TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SUNTER PULOGEBANG DI WILAYAH JAKARTA UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Authors

  • Syifa Putri Aulia Universitas Pancasila
  • Muhammad Syady Abiyyu Universitas Pancasila

Keywords:

Land Acquisition Law, Land Acquisition for Development for Public Interest

Abstract

In the Land Procurement for Development for the Public Interest, the purpose is to ensure the availability of land plots used for development purposes, one of which is the construction of toll roads. This often causes legal obstacles, so the author conducted further research. The formulation of the problem is how the process of providing compensation in Land Acquisition for the construction of the Sunter-Pulogebang Toll Road in the North Jakarta Region and what legal obstacles occur during the construction process of the Sunter-Pulogebang Toll Road and how to resolve the law. The type of research chosen uses normative law with the nature of analytical descriptive research and the type of data used is secondary data and primary data. The results of the study were analyzed qualitatively by drawing conclusions using deductive logic. The conclusion is that based on the applicable regulations, namely Law No. 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for the Public Interest, the process of providing compensation in the construction of the Sunter-Pulogebang Toll Road, especially in the North Jakarta area, is in accordance with the applicable laws and legal obstacles that arise during the construction process of the toll road are not far from the problem of paying for the remaining land, land disputes, and the pros and cons of residents regarding differences of opinion and desires in determining the amount and/or compensation awarded

Downloads

Download data is not yet available.

References

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya, Jakarta: Djambtan, 2018

_____________, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Universitas Trisakti, 2013

_____________, Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah), Jakarta: Djambtan, 2006

Achmad Rubae, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepntingan Umum, Malang: Bayumedia Publishing, 2012

Bernhad Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011

Effendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta:Rajawali Pers,1991

Erman Rajaguguk, Serba-Serbi Hukum Agraria Tanah Untuk Kepentingan Umum Larangan Alih Fungsi Tanah Pertanian Landreform Tanah Pekarangan, Jakarta: Penerbitan Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

Fakultas Hukum, Metodologi Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Jakarta: Universitas Trisakti, 2011

_____________, Pedoman Penulisan Skripsi, Jakarta: Universitas Trisakti, 2015

Irene Eka Sihombing, Segi-Segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2005

Maria S.W. Soemardjono, Tanah Dalam Persepektif Hak Eknomi Sosial dan Budaya, Jakarta: Kompas, 2009

_____________, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta: Kompas,2006

Moh.Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: LP3ES, 2006

Mudakir Iskandar Syah, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum, Jakarta: Permata Askara, 2014

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009

Syah Mukadir Iskandar, Dasar-Dasar Pembebasan Tanah Untuk Kepntingan Umum, Jakarta: Jala Permata,2008

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Internet (Online) :

“Visi Misi Kota Administrasi Jakarta Utara (On-line), tersedia di: http://utara.jakarta.go.id/srv-5/visi-misi

“Letak Geografis Kota Administrasi Jakarta Utara” (On-line), tersedia di: https://jakutkota.bps.go.id/statictable/2015/08/06/4/letak-geografis-kota-administrasi-jakarta-utara.html

“Letak Geografis Kota Administrasi Jakarta Utara” (On-line), tersedia di: https://jakutkota.bps.go.id/statictable/2015/08/06/4/letak-geografis-kota-administrasi-jakarta-utara.html

Mukmin Zakie “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum” (On-line), tersedia di: https://media.neliti.com/media/publications/84184-ID-pengadaan-tanah-untuk-kepentingan-umum-p.pdf,

“Peran Penting Konektivitas Jalan Tol Dalam Meningkatkan Sektor Logistik dan Perekonomian di Indonesia” (On-line), tersedia di: https://bpjt.pu.go.id/berita/peran-penting-konektivitas-jalan-tol-dalam-meningkatkansektor-logistik-dan-perekonomian-di-indonesia

Priska Yulita Raya, “Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Dalam Mewujudkan Kmenafaatan Hukum Bagi Masyarakat” (On-line), tersedia di: https://core.ac.uk/download/pdf/35390925.pdf

Downloads

Published

2026-07-15

Issue

Section

Articles