IMPLIKASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS) TERHADAP PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Abstract

Abstrak:

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada 2022 memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. Meskipun demikian, implementasinya menghadapi tantangan signifikan, seperti kesiapan aparat penegak hukum, koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan fasilitas rehabilitasi bagi korban. Artikel ini menganalisis implikasi UU TPKS terhadap proses peradilan pidana dengan menggunakan pendekatan kualitatif, melalui studi literatur dan analisis kebijakan hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dalam penerapan UU TPKS dan menawarkan solusi konkret untuk mengoptimalkan implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antar lembaga, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak korban merupakan langkah kunci yang perlu diambil. Selain itu, penting untuk memperbaiki sistem pelaporan yang ramah korban, menyediakan fasilitas rehabilitasi yang memadai, dan memastikan pemberian kompensasi yang efisien. Kesimpulannya, meskipun UU TPKS memberikan perlindungan hukum yang lebih baik, keberhasilannya sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga masyarakat, dan masyarakat luas dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Abstract:

The Sexual Violence Criminal Act (UU TPKS), enacted in 2022, provides more comprehensive legal protection for victims of sexual violence in Indonesia. However, its implementation faces significant challenges, such as the readiness of law enforcement, coordination between institutions, and the limited rehabilitation facilities for victims. This article analyzes the implications of UU TPKS on the criminal justice process using a qualitative approach, through literature review and analysis of existing legal policies. The study aims to identify obstacles in the implementation of UU TPKS and offer concrete solutions for optimizing its application. The results of the study show that intensive training for law enforcement, strengthening coordination between institutions, and raising public awareness of victims' rights are key steps that need to be taken. In addition, improving victim-friendly reporting systems, providing adequate rehabilitation facilities, and ensuring efficient compensation distribution are essential. In conclusion, while UU TPKS offers better legal protection, its success heavily depends on collaboration between the government, law enforcement, civil society organizations, and the public in addressing these obstacles.