KAJIAN YURIDIS GUGATAN LAIN-LAIN DALAM PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS : 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021 PN Niaga Sby)

Abstract

Kepailitan merupakan sita umum harta kekayaan seorang debitur dengan tujuan untuk bersama-sama melunasi utang-utangnya kepada seluruh krediturnya. Dalam mengajukan permohonan pailit, harus dipenuhi dua syarat, yaitu debitur mempunyai dua kreditur atau lebih dan utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih (UUK dan PKPU Pasal 2 Ayat (1)). Apabila kedua syarat tersebut telah terpenuhi, Pengadilan Niaga harus mengabulkan permohonan pailit yang sesuai dengan Pasal 8 Ayat (4) UUK dan PKPU. Sengketa yang timbul akibat kepailitan atau yang berkaitan dengan harta pailit dapat dapat diajukan sebagai Gugatan Lain-Lain ke Pengadilan Niaga. Faktanya masih banyak perkara dalam pemberesan harta debitur pailit belum dilakukan dengan seharusnya oleh kurator. Seperti, kurator yang tidak segera membagikan boedel pailit sedangkan harta pailit telah dilelang dan terjual. Selain itu, kurator yang secara tiba-tiba mengajukan Daftar Piutang Tetap yang baru setelah rapat verifikasi pencocokan piutang bersama para kreditur, debitur, kurator, dan hakim pengawas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat ahli. Hasil penelitian ini menunjukkan alasan-alasan apa saja sehingga penggugat dapat mengajukan Gugatan Lain-Lain ke Pengadilan Niaga, pertimbangan hakim dalam memutus perkara Gugatan Lain-Lain, serta akibat hukum bagi kreditur preferen, separatis, dan konkuren; debitur; dan kurator dalam perkara Gugatan Lain-Lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga.