AKIBAT CACAT HUKUM AKTA KUASA MENJUAL YANG DIBUAT NOTARIS TERHADAP AKTA JUAL BELI NO. 171 TANGGAL 15 SEPTEMBER 2020

(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 15/Pdt.G/2021/PN.Snt)

Abstract

Abstrak:

Selain Akta Jual Beli (AJB) pelaksanaan peralihan hak atas tanah juga dapat dilakukan dengan Akta Kuasa untuk Menjual dalam bentuk akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Pembeli dikemudian hari dapat menjual kepada pihak lain tanpa memerlukan bantuan hukum penjual. Rumusan masalah dalam tesis ini, mengenai tidak adanya perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebagai pemilik objek dalam kasus AJB yang dibatalkan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan analisis data sekunder secara kualitatif. Hasilnya menyimpulkan bahwa tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Kuasa Menjual tidak memiliki kekuatan hukum, meliputi aspek perdata, pidana, dan kode etik/UUJN, berdasarkan Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Snt. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai pemilik objek berdasarkan AJB batal demi hukum dan menunjukkan bahwa tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Kuasa Menjual tidak memiliki kekuatan hukum secara perdata karena menimbulkan kerugian pada pihak tertentu, termasuk Penggugat, Tergugat III, dan Tergugat IV. Tanggung jawab ini mencakup pelanggaran UUJN/kode etik karena Notaris tidak netral, tidak jujur, dan tidak profesional dalam menjalankan kewenangannya. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai pemilik objek dalam kasus AJB batal demi hukum melibatkan upaya penyelesaian nonlitigasi, seperti musyarawah dengan pihak tergugat. Jika tidak tercapai kesepakatan, pilihan berikutnya adalah mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri Perdata.

Abstract:

In addition to the Deed of Sale and Purchase (AJB), the transfer of land rights can also be done through a Deed of Power of Attorney to Sell in the form of an authentic deed made by a Notary. The buyer can then sell to another party without the seller's legal assistance. The problem formulation in this thesis concerns the lack of legal protection for third parties as owners in cases of cancelled AJBs. The research method used is normative law with qualitative analysis of secondary data. The results conclude that the Notary's responsibility in creating the Deed of Power of Attorney to Sell lacks legal strength, covering civil, criminal, and ethical/code of conduct aspects under Decision Number 15/Pdt.G/2021/PN.Snt. Legal protection for third parties as owners based on the null and void AJB shows that the Notary's responsibility in creating the Deed of Power of Attorney to Sell lacks legal strength in civil terms as it causes losses to certain parties, including Plaintiffs, Defendants III, and Defendants IV. This responsibility includes violations of the Notary Law/ethical code because the Notary is not neutral, honest, and professional in executing their authority. Legal protection for third parties as owners in cases of null and void AJBs involves non-litigation settlement efforts, such as mediation with the defendants. If no agreement is reached, the next option is to file a compensation lawsuit in the District Court.