Kabillah : Journal of Social Community

PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUASAN DAN DAMPAKNYA PADA REPURCHASING INTENTION (STUDI PADA PELANGGAN MIXUE PUCANG GADING DEMAK)

Albert Kristanto — 2024-12-30

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji pengaruh kualitas produk dan citra merek terhadap kepuasan pelanggan dan dampaknya pada niat beli ulang di Mixue Pucang Gading Demak. Menggunakan teknik purposive sampling, 130 responden dipilih dan diberikan kuisioner dengan Skala Likert. Analisis data menggunakan regresi berganda dan analisis jalur untuk mengevaluasi hubungan antar variabel dan peran mediasi kepuasan pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh positif dan sangat signifikan terhadap kepuasan pelanggan (? = 0,502, p < 0,001), begitu juga dengan citra merek (? = 0,194, p = 0,023). Kepuasan pelanggan terbukti memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap niat beli ulang (? = 0,482, p < 0,001), menjelaskan 32,2% variasi dalam niat beli ulang. Analisis jalur mengkonfirmasi peran mediasi kepuasan pelanggan dalam hubungan antara kualitas produk dan citra merek dengan niat beli ulang. Temuan ini menekankan pentingnya strategi yang berfokus pada peningkatan kualitas produk dan citra merek untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, yang pada gilirannya akan mendorong niat pembelian ulang yang lebih tinggi di Mixue Pucang Gading Demak. Penelitian ini terbatas pada konsumen Mixue di Pucang Gading Demak dan ukuran sampel yang kecil, yakni 130 responden, yang dapat membatasi hasil. Peneliti lain dapat mengeksplorasi variabel mediasi dan memperluas studi ke wilayah atau merek lain untuk hasil yang lebih umum.

Abstract:

This study examines the influence of product quality and brand image on customer satisfaction and its impact on repurchase intention at Mixue Pucang Gading Demak. Using purposive sampling, 130 respondents were selected and given a Likert scale questionnaire. Data analysis employed multiple regression and path analysis to evaluate relationships between variables and the mediating role of customer satisfaction. The results show that product quality has a positive and highly significant effect on customer satisfaction (? = 0.502, p < 0.001), as does brand image (? = 0.194, p = 0.023). Customer satisfaction proves to have a strong positive influence on repurchase intention (? = 0.482, p < 0.001), explaining 32.2% of the variation in repurchase intention. Path analysis confirms the mediating role of customer satisfaction in the relationship between product quality and brand image with repurchase intention. These findings emphasize the importance of strategies focused on improving product. quality and brand image to enhance customer satisfaction, which in turn will drive higher repurchase intentions at Mixue Pucang Gading Demak. This study is limited by its geographic focus on Mixue consumers in Pucang Gading Demak and a small sample size of 130 respondents, which may constrain the generalizability of the findings. Mixue is advised to improve product quality and brand image, while future researchers could explore mediating variables and expand the study to other regions or brands for more generalizable results.

ANALISIS KASUS PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN: STUDI KASUS MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (Persero)

Ghina Lathifah — 2024-12-30

Di tengah era globalisasi dan digitalisasi, para pekerja menghadapi tantangan yang semakin kompleks, memicu tekanan internal dan eksternal yang dapat menyebabkan perilaku tidak etis di lingkungan kerja. Salah satu kasus yang mencolok adalah manipulasi laporan keuangan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada tahun 2005. Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, PT KAI memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang akurat kepada stakeholders. Namun, laporan yang mengklaim laba sebesar Rp 6,9 miliar ternyata menyembunyikan kerugian sebesar Rp 63 miliar, melanggar prinsip-prinsip kode etik akuntan yang menekankan integritas dan kejujuran. Kasus ini memicu perdebatan antara manajemen dan dewan komisaris mengenai keabsahan laporan keuangan, serta menimbulkan dampak negatif bagi investor dan reputasi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran kode etik dalam konteks laporan keuangan PT KAI, menggali alasan di balik tindakan tersebut, serta dampaknya terhadap berbagai pihak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pentingnya penerapan etika profesi dalam akuntansi dan dampaknya terhadap kepercayaan publik.

ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM KONTRAK PUBLIC AND PRIVATE PARTNERSHIP

R. A. Rizky Purwaningtyas — 2024-12-30

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis wanprestasi dalam kontrak Public and Private Partnership (PPP) di Indonesia. PPP merupakan bentuk kerjasama antara sektor publik dan swasta dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, pelaksanaan kontrak PPP sering kali dihadapkan pada masalah wanprestasi. Oleh karena itu fokus utama dalam penelitian ini adalah mengkaji implikasi hukum yang terjadi ketika salah satu pihak, baik dari pemerintah maupun badan usaha swasta, gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Studi ini menggali kerangka hukum yang mengatur PPP, mengidentifikasi bentuk-bentuk wanprestasi yang mungkin terjadi, serta menganalisis konsekuensi hukum dan mekanisme penyelesaian atau upaya hukum yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat regulasi terkait wanprestasi dalam kontrak PPP, terutama dalam hal kejelasan definisi, pembagian risiko, dan prosedur penyelesaian sengketa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan dan praktik PPP di Indonesia, serta menjadi referensi berharga bagi para pemangku kepentingan dalam mengelola risiko wanprestasi pada proyek-proyek kemitraan pemerintah-swasta.

Abstract:

This research aims to analyze the juridical aspects of breach of contract (wanprestasi) in Public and Private Partnership (PPP) contracts in Indonesia. PPP is a form of collaboration between the public and private sectors in infrastructure development projects and public services. However, the implementation of PPP contracts often faces issues of breach of contract. Therefore, the main focus of this research is to examine the legal implications that occur when one party, either from the government or private business entity, fails to fulfill its contractual obligations. This study explores the legal framework governing PPPs, identifies potential forms of breach of contract, and analyzes the legal consequences and available dispute resolution mechanisms. The research findings indicate a need to strengthen regulations related to breach of contract in PPP agreements, particularly in terms of clarity of definitions, risk allocation, and dispute resolution procedures. This research is expected to make a significant contribution to the development of PPP policies and practices in Indonesia, as well as serve as a valuable reference for stakeholders in managing the risk of breach of contract in public-private partnership projects.

ETIKA TERAPAN DALAM PENANGANAN KRISIS MCDONALD’S AKIBAT BOIKOT KONSUMEN DI INDONESIA

Aliyya Warastuti — 2024-12-30

Artikel ini membahas mengenai penanganan krisis yang dihadapi McDonald’s akibat gerakan boikot konsumen di Indonesia yang dipicu oleh dukungan McDonald’s Israel terhadap tentara Israel yang mencerminkan dampak sosial dan politik yang signifikan terhadap perusahaan multinasional, khususnya Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi McDonald’s dalam mengintegrasikan etika terapan selama krisis, mengevaluasi kebijakan perusahaan dalam menangani boikot, serta mengidentifikasi dampak penanganan krisis terhadap penerapan prinsip-prinsip etika terapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa McDonald’s Indonesia menghadapi tantangan dalam mempertahankan kepercayaan konsumen dan menunjukkan tanggung jawab moral di tengah opini publik yang negatif. Kebijakan yang diambil, termasuk transparansi komunikasi dan program Corporate Social Responsibility (CSR), mencerminkan upaya perusahaan untuk merespons krisis dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika. Penanganan krisis ini tidak hanya berfokus pada pemulihan citra, tetapi juga pada dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya integrasi etika terapan dalam manajemen krisis perusahaan.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PASCA PERCERAIAN YANG TIDAK MENDAPATKAN HAK ALIMENTASI BERUPA HAK NAFKAH OLEH ORANG TUA LAKI-LAKI

Diandra Alya Athaaya — 2024-12-30

Secara umum kodrat manusia adalah dengan tertarik dengan lawan jenis kelaminnya. Dimana laki-laki dan perempuan akan saling tertarik satu sama lain dan memiliki tujuan untuk menuju perkawinan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, serta mematuhi perintah Tuhan Yang Maha Esa. Namun sering kali dalam perkawinan terjadi pertikaian dan perselisihan tersebut mengarah ke perceraian. Perceraian tidak hanya berdampak kepada hubungan antara suami-istri namun juga berdampak kepada anak terutama dalam kewajiban orang tua dalam memenuhi hak alimentasi berupa nafkah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif untuk mengkaji permasalahan sesuai dengan perundnag-undangan yang berlaku. Dimana dalam penyelesaian permasalahan mengenai pemberian hak alimentasi kepada anak pasca perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun permasalahan yang ada tidak terpenuhinya hak alimentasi oleh pihak ayah.

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS DALAM MELAKUKAN PROMOSI PENJUALAN (STUDI KASUS MARKUP HARGA PRODUK DI ECOMMERCE)

Dhendi Fadhilah Naufal — 2024-12-30

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola transaksi jual beli di masyarakat dari metode tatap muka menjadi digital melalui e-commerce. Kemudahan berbelanja online menarik konsumen karena menawarkan akses yang luas, tanpa perlu datang langsung ke lokasi barang. Namun, maraknya e-commerce juga memunculkan praktik bisnis yang tidak etis, seperti markup harga produk. Praktik ini melibatkan peningkatan harga produk sebelum diberikan diskon, yang pada akhirnya menyesatkan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literasi untuk menganalisis dampak praktik markup harga dalam promosi penjualan. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik ini merugikan konsumen baik secara finansial maupun psikologis, menurunkan kepercayaan terhadap pelaku bisnis, serta bertentangan dengan etika bisnis dan regulasi, seperti UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ditekankan pentingnya penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam penetapan harga oleh pelaku usaha. Edukasi konsumen, transparansi informasi harga, serta pengawasan regulasi yang lebih ketat diusulkan sebagai solusi untuk menciptakan pasar e-commerce yang lebih adil dan beretika.

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BANK PERKREDITAN RAKYAT USAHA MIKRO KECIL MENENGAH JAWA TIMUR CABANG SURABAYA

Yasmin Surya Rahmalia — 2024-12-30

Wanprestasi merupakan ketidakmampuan atau kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Gagal bayar merupakan salah satu bentuk wanprestasi yang masih sering ditemukan di Bank BPR UMKM Jawa Timur Cabang Surabaya. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris sebagai hukum sosiologis untuk melaksanakan penelitian lapangan dengan cara pengkajian ketentuan hukum yang berlaku juga yang terjadi pada Masyarakat, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini, penulis menemukan beberapa faktor penghambat proses penyelesaian gagal bayar seperti, hilangnya jaminan, dan pelanggaran perjanjian oleh debitur, selain itu, kurangnya itikad baik debitur dan penurunan nilai objek jaminan menjadi salah satu factor debitur melakukan wanprestasi. Untuk mengatasi masalah ini, solusi yang dilakukan Bank BPR UMKM Jawa Timur Cabang Surabaya yaitu 3R yaitu Rescheduling, Reconditioning,dan Restructuring (Penjadwalan ulang, persyaratan kembali, penataan kembali), eksekusi jaminan, pemberian asuransi untuk mencegah kerugian akibat hilangnya jaminan, serta penggunaan jalur hukum jika diperlukan.

KEABSAHAN AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH TERHADAP PENJUAL DIBAWAH UMUR YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

Marshanda Melati Kusuma — 2024-12-30

Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin mengetahui bagaimana keabsahan Akta Jual Beli hak atas tanah terhadap penjual dibawah umur yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan syarat serta prosedur yang harus dilakukan penjual dibawah umur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan analisis. Anak dibawah umur dianggap tidak cakap sehingga tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum. Jika anak yang tidak cakap untuk bertindak melakukan tindakan hukum tanpa diwakilkan oleh orang tua atau wali, tindakan tersebut dianggap tidak sah secara hukum. Namun untuk perwalian sendiri harus melampirkan penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri setempat. Perjanjian jual beli dianggap tidak berkekuatan hukum dikarenakan tidak melampirkan penetapan perwalian untuk penjual dibawah umur yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Hal tersebut bisa terjadi akibat kesalahan atau kelalaian PPAT, hal ini dapat menyebabkan kesulitan bagi para pihak dalam melaksanakan hak mereka.

Kata Kunci: Keabsahan Akta Jual Beli; Dibawah Umur; Tidak Berkekuatan Hukum.

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS) TERHADAP PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Rifqi Aditya — 2024-12-30

Abstrak:

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada 2022 memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. Meskipun demikian, implementasinya menghadapi tantangan signifikan, seperti kesiapan aparat penegak hukum, koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan fasilitas rehabilitasi bagi korban. Artikel ini menganalisis implikasi UU TPKS terhadap proses peradilan pidana dengan menggunakan pendekatan kualitatif, melalui studi literatur dan analisis kebijakan hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dalam penerapan UU TPKS dan menawarkan solusi konkret untuk mengoptimalkan implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antar lembaga, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak korban merupakan langkah kunci yang perlu diambil. Selain itu, penting untuk memperbaiki sistem pelaporan yang ramah korban, menyediakan fasilitas rehabilitasi yang memadai, dan memastikan pemberian kompensasi yang efisien. Kesimpulannya, meskipun UU TPKS memberikan perlindungan hukum yang lebih baik, keberhasilannya sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga masyarakat, dan masyarakat luas dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Abstract:

The Sexual Violence Criminal Act (UU TPKS), enacted in 2022, provides more comprehensive legal protection for victims of sexual violence in Indonesia. However, its implementation faces significant challenges, such as the readiness of law enforcement, coordination between institutions, and the limited rehabilitation facilities for victims. This article analyzes the implications of UU TPKS on the criminal justice process using a qualitative approach, through literature review and analysis of existing legal policies. The study aims to identify obstacles in the implementation of UU TPKS and offer concrete solutions for optimizing its application. The results of the study show that intensive training for law enforcement, strengthening coordination between institutions, and raising public awareness of victims' rights are key steps that need to be taken. In addition, improving victim-friendly reporting systems, providing adequate rehabilitation facilities, and ensuring efficient compensation distribution are essential. In conclusion, while UU TPKS offers better legal protection, its success heavily depends on collaboration between the government, law enforcement, civil society organizations, and the public in addressing these obstacles.

KEABSAHAN SMART CONTRACT SEBAGAI SOLUSI PRAKTIK MANIPULASI KONTRAK DI INDONESIA

Farens Sebastian Fahlevi — 2024-12-30

Di era globalisasi 4.0, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi kunci kemajuan bangsa. Indonesia sebagai negara berkembang dituntut untuk terus berbenah diri dalam penguasaan teknologi, salah satunya melalui regulasi yang kokoh untuk menyelaraskan kemajuan teknologi dengan tatanan hukum. Salah satu inovasi terbaru dalam dunia digital adalah sistem blockchain, blockchain menghadirkan cara baru untuk mencatat transaksi secara terdesentralisasi. Dalam penerapannya di bidang hukum, teknologi blockchain dapat digunakan untuk membuat smart contract. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana kedudukan smart contract di Indonesia dilihat dari perspektif perdata dan mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang menggunakan smart contract. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa smart contract dapat diakui sebagai bentuk perjanjian yang sah, namun masih terdapat sejumlah kendala terkait dengan kedudukan dan keabsahannya. Selain itu, perlindungan hukum bagi para pihak yang menggunakan smart contract masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyempurnakan kerangka hukum yang ada agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi blockchain dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis.

STUDI OBSERVASI TANTANGAN DALAM INTERAKSI DENGAN PEMBERI TENDER DAN VENDOR DI INDUSTRI KONTRAKTOR

Axl Christopher — 2024-12-30

Abstrak:

Sebagai industri yang berperan besar dalam ekspansi pertumbuhan ekonomi, industri konstruksi melibatkan banyak pihak luar dalam operasional mereka. Hal ini menimbulkan banyak kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain, di satu sisi juga menjadi celah atau ruang yang muncul untuk adanya miskomunikasi yang bisa merugikan kedua belah pihak atau lebih dalam pengerjaan sebuah proyek. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dari PT.X selaku salah satu perusahaan kontraktor yang berpengalaman di bidangnya. Data didapat melalui observasi langsung, wawancara, dan praktik pembelajaran secara langsung. Menerapkan studi dan teori Strength of Weak Ties (SWT) oleh Granovetter tentang hubungan interpersonal yang berbeda-beda dapat mempengaruhi hasil kolaborasi, peluang, dan inovasi yang berbeda-beda. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam luasnya lingkungan sektor konstruksi yang melibatkan banyak pihak, miskomunikasi merupakan hal yang akan muncul sebagai konsekuensi alami dalam berhubungan dengan beberapa pihak atau kelompok secara bersamaan. Ikatan lemah dalam praktik nyata lingkungan konstruksi menunjukan adanya hasil yang bermanfaat seperti yang telah ditelaah teori SWT oleh Granovetter. Kesadaran akan pentingnya komunikasi dan pengupayaan hubungan baik antar usaha dalam jaringan partnership harus selalu di bangun dan dipertahankan. Penerapan strategi atau perilaku dari PT. X dalam berinteraksi dengan perusahaan eksternal bisa diterapkan pada berbagai macam sektor yang bergantung pada pihak-pihak eksternal dalam operasionalnya dalam menghasilkan keuntungan.

Abstract:

As an industry which largely contributes to the expansion of economic growth. The construction industry involves numerous outside parties in their operation. This gives rise to a lot of mutually beneficial collaboration; on the one hand it also creates gap or spaces that arise for miscommunication which can be detrimental to both parties or more in working on a project. This research uses a qualitative method with a case study approach from PT. X as one of the experienced contractor companies in its field. Data was obtained through direct observation, interviews, and direct learning practices. Granovetter’s application of Strength of Weak Ties (SWT) studies and theory regarding different interpersonal relationships can influence different collaboration outcomes, opportunities, and innovations. The research result shows that in the vast construction sector environment which involves many parties, miscommunication is something that will arise as a natural consequence in interacting with several parties or groups simultaneously. Weak ties in the real practice of construction environments show beneficial results as studied by Granovetter’s SWT theory. Awareness of the importance of communication and striving for good relationships between businesses in the partnership network must always be built and maintained. Implementation of strategies or behavior from PT. X in interacting with external companies can be applied to various other sectors that depend on external parties in their operations to generate profits.

IMPLEMENTASI PRINSIP EXCLUSIONARY RULES OF EVIDENCE DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PERADILAN INDONESIA

Hafidz Yanuar Ramadhani — 2024-12-30

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan rangkaian peradilan yang sangat penting dalam keseluruhan proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Di Indonesia implementasi prinsip ecxlusionary rules of evidence justru tidak serta merta membuat bukti tersebut dapat diajukan tetapi hanya derajatnya saja yang menjadi berkurang. Maka dari itu secara faktual perlindungan dari hak-hak di Indonesia atau Hak Asasi Manusia masih menjadi perdebatan mengenai lebih mengutamakan kelancaran dalam melakukan pembuktian atau lebih mengutamakan perlindungan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis normatif dengan studi pustaka pada penelitian dahulu, buku-buku serta Peraturan peraturan yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah Prinsip Exclusionary Rules of Evidence berpeluang diterapkan diIndonesia, terutama dengan adanya tuntutan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia dalam peradilan. Meskipun exclusionary rules tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP, hakim di Indonesia dapat menggunakan diskresi untuk menolak bukti yang diperoleh secara tidak sah, terutama jika hal tersebut melanggar hak konstitusional terdakwa.

INOVASI PENDIDIKAN DIGITAL DALAM MENINGKATKAN OUTCOME PEMBELAJARAN PADA ERA INDUSTRI 4.0

Dewi Pratistiningsih — 2024-12-30

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran inovasi pendidikan digital dalam meningkatkan outcome pembelajaran di era Industri 4.0 serta mengidentifikasi tantangan dan solusi implementasinya. Era Industri 4.0 ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi yang mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor pendidikan. Tuntutan global menekankan pentingnya penerapan teknologi digital untuk menciptakan sistem pembelajaran yang efektif, fleksibel, dan berorientasi pada kompetensi. Inovasi pendidikan digital seperti e-learning, virtual reality (VR), artificial intelligence (AI), dan learning management systems (LMS) telah membuka peluang untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis literatur dari berbagai sumber ilmiah terkini serta data empiris terkait implementasi teknologi dalam pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan digital berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kompetensi kognitif, keterampilan praktis, dan partisipasi aktif peserta didik dalam proses belajar. Namun, tantangan masih ditemukan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital pendidik, dan ketimpangan akses teknologi di berbagai wilayah. Solusi strategis meliputi penguatan kebijakan pendidikan digital, program pelatihan guru secara berkelanjutan, serta pemerataan akses terhadap teknologi informasi. Dengan kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat, inovasi pendidikan digital dapat dioptimalkan untuk mendukung tercapainya outcome pembelajaran yang lebih baik dan merata di era Industri 4.0.

Abstract:

This research aims to analyze the role of digital education innovation in improving learning outcomes in the Industry 4.0 era and identify challenges and solutions for its implementation. The Industry 4.0 era is marked by the rapid development of technology that changes various aspects of life, including the education sector. Global demands emphasize the importance of applying digital technology to create an effective, flexible, and competency-oriented learning system. Digital education innovations such as e-learning, virtual reality (VR), artificial intelligence (AI), and learning management systems (LMS) have opened up opportunities to improve the quality of the learning process and student learning outcomes. This research uses a qualitative descriptive approach with literature analysis methods from various latest scientific sources and empirical data related to the implementation of technology in education. The results of the study show that digital education contributes significantly to the improvement of cognitive competence, practical skills, and active participation of students in the learning process. However, challenges are still found, such as limited technological infrastructure, low digital literacy of educators, and inequality in access to technology in various regions. Strategic solutions include strengthening digital education policies, ongoing teacher training programs, and equitable access to information technology. With collaboration between the government, educational institutions, and the community, digital education innovation can be optimized to support the achievement of better and more equitable learning outcomes in the Industry 4.0 era.

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby TERHADAP PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

Hithna Bitakhsya — 2024-12-30

Perkawinan beda agama belum diatur secara jelas dalam “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” sebagaimana diubah dengan “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, sehingga menyebabkan kekosongan hukum dan penafsiran yang rancu yang dapat menimbulkan adanya pertentangan norma terutama norma agama. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis legalitas perkawinan beda agama di Indonesia dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama pada “Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hal ini bertujuan untuk mempelajari terkait pengaturan perkawinan beda agama dalam “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” sebagaimana diubah dengan “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019” dan beberapa peraturan terkait perkawinan beda agama. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kontroversi mengenai perkawinan beda agama di Indonesia hingga saat ini disebabkan oleh ketidakpastian hukum yang mengaturnya. Dengan melakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan beda agama, maka kepastian hukum akan tercipta dan keadilan dalam masyarakat dapat terwujudukan.

PENGARUH INOVASI PEMBELAJARAN TERHADAP PENINGKATAN MUTU PROSES DAN OUTPUT PENDIDIKAN DI ERA DIGITAL

Mohammad Rudiyanto — 2024-12-30

Abstrak:

Inovasi pembelajaran menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan mutu proses dan output pendidikan, terutama di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inovasi pembelajaran terhadap keterlibatan siswa dan hasil belajar mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan observasi kelas, wawancara, studi dokumen, dan kuesioner pada sekolah menengah atas negeri di Pamekasan yang telah menerapkan berbagai model pembelajaran inovatif seperti blended learning dan gamifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pembelajaran secara signifikan meningkatkan mutu proses pendidikan. Hal ini terlihat dari peningkatan keterlibatan siswa pada aspek kognitif, emosional, dan perilaku. Selain itu, rata-rata nilai akademik siswa juga meningkat sebesar 15% setelah implementasi inovasi pembelajaran. Inovasi berbasis teknologi, seperti penggunaan aplikasi interaktif dan tugas berbasis proyek, juga terbukti efektif dalam mengembangkan keterampilan abad ke-21, termasuk berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan, seperti kurangnya pelatihan guru dalam mengadopsi teknologi dan kesenjangan akses terhadap perangkat digital. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan yang komprehensif untuk memperkuat pelatihan guru dan menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis pada pengembangan model pembelajaran inovatif dan menawarkan implikasi praktis bagi pendidik dan pembuat kebijakan. Dengan memanfaatkan inovasi pembelajaran secara optimal, kualitas pendidikan di Indonesia dapat ditingkatkan untuk memenuhi tuntutan era digital.

Abstract:

Learning innovation is one of the main keys in improving the quality of educational processes and outputs, especially in the digital era. This study aims to analyze the influence of learning innovation on student engagement and their learning outcomes. The research method used is a qualitative approach with classroom observations, interviews, document studies, and questionnaires in public high schools in Pamekasan that have applied various innovative learning models such as blended learning and gamification. The results of the study show that learning innovation significantly improves the quality of the educational process. This can be seen from the increase in student involvement in cognitive, emotional, and behavioral aspects. In addition, the average academic score of students also increased by 15% after the implementation of learning innovations. Technology-based innovations, such as the use of interactive apps and project-based tasks, have also proven effective in developing 21st-century skills, including critical thinking, collaboration, and creativity. However, the study also found challenges, such as a lack of teacher training in adopting technology and a gap in access to digital devices. Therefore, comprehensive policy support is needed to strengthen teacher training and provide adequate technological infrastructure. This research makes a theoretical contribution to the development of innovative learning models and offers practical implications for educators and policymakers. By utilizing learning innovations optimally, the quality of education in Indonesia can be improved to meet the demands of the digital era.

ANALISA YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA (STUDI PUTUSAN NOMOR 2015/PDT.G/2022/PA/SDA JUNCTO STUDI PUTUSAN NOMOR 459/PDT.G2024/PA/SMN)

Nabilah Ardelia Priyanka — 2024-12-30

Perkawinan merupakan salah satu hal sangat pundamental bagi kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Dengan perkawinan antara suami atau istri, manusia akan membina rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah. Oleh karena itu perkawinan yang dilakukan sesuai peraturan dan agama masing-masing. Perkawinan tidak hanya berdasarkan kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, tetapi sebagai pelaksanaan proses kodrat hidup manusia. Dengan perkawinan antara laki-laki dan wanita, diharapkan dapat melangsunkan hidup dan mengembangkan diri menjadi manusia yang berguna bagi dirinya maupun bagi bangsa dan negaranya. Dengan perkawinan manusia akan hidup tentram sejahtera, dalam melaksanakan perkawinan hendaknya dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, agar dalam membina rumah tangga tidak mengalami gugatan pembatalan dari sumai atau istri atau orang yang berhak. Perkawinan telah diatur dalam “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lainnya yang mengatur. Maksud dan tujuannya adalah untuk memudahkan dalam pelaksanaan perkawinan. Apabila dalam perkawinan tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka perkawinan itu dapat dibatalkan atau batal oleh tindakan hakim barupa putusan pengadilan, melalui gugatan pembatalan perkawinan oleh suami/istri atau pihak ketiga yang berkepentingan.

AN ANALYSE ON VIOLENCE HAPPENED TO MAIN CHARACTER CAUSED BY MALICIOUS ENVY TOWARD LENGKARA PUTRI LANGIT DEPICTED IN AMEYLIA FALENSIA'S NOVEL 00:00

Linta Wafdan Hidayah — 2024-12-30

Abstract:

This research discusses literary analysis of type of violence caused by malicious envy towards the lengkara character in the novel 00:00 and the impact of violence in the novel 00:00 have on the Lengkara character.Violence means an act or action of a person that conducted directly or indirectly causing a person or group of person to be tortured or to suffer both mental and physical. In the novel 00:00 by Ameylia Falensia the main female character named Lengkara Putri Langit (Kara) experienced violence from some the other characters in the novel. Violence has several kinds, those are: physical violence, sexual violence, emotional violence, psychological violence, spiritual violence and violence caused by malcious envy. Violence has a huge impact on the victim. This research uses descriptive qualitative methods and a psychological approach to find out what the type and impacts of of violence in the novel 00:00 have on the Lengkara character. Apart from that, t\he data in this research was collected from the main character through observation and documentation, then the data was analyzed through Miles and Huberman's three steps, data reduction, data display and conclusion drawing. From the research results, there are four kinds of violence that experienced by the main female character (Lengkara Putri Langit/Kara) in novel 00:00, there are physical violence as much 11 times, emotional violence as much 15 times, and the last one is psychological violence as much 27 times. The impacts of violence in her life in ovel 00:00 are she was depressed, a depression involves her mood and her thoughts as much 15 times. Then she also felt anxiety; worried and scared to everything that happened in her life as much 24 times. And has post traumatic stress as much 11 times.

ANALISIS NEGOTIATED ORDER THEORY DALAM KASUS KORUPSI 271 TRILIUN DI PT. TIMAH TBK INDONESIA

Alvina Eka Rahmawati — 2024-12-30

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kasus 271 triliun dengan Teori Negotiated Order yang terbagi menjadi tiga dimensi yaitu konteks struktural, negosiasi, dan konteks negosiasi. Kasus tersebut menyeret suami dari artis ternama Sandra Dewi, yaitu Harvey Moeis yang ramai menjadi pemberitaan di media sosial. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data diperoleh melalui studi literatur jurnal terkait dan media massa termasuk media sosial Youtube. Dengan pemilihan media massa yang kredibel maka sumber data yang diperoleh dapat dipercaya kebenarannya. Media massa yang digunakan antara lain Kompas.com, Detiknews, dan CNBC, sedangkan media sosial Youtube melalui channel Kompas TV yang melakukan siaran langsung pada proses persidangan. Penelitian ini dapat terus berkembang sesuai dengan pembaharuan informasi mengenai kasus 271 triliun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Timah Tbk melakukan negosiasi dengan beberapa perusahaan lainnya sehingga menghasilkan sebuah konteks negosiasi. Dapat dibuktikan dengan adanya beberapa pertemuan antara PT. Timah Tbk dengan perusahaan smelter yang menghasilkan izin Surat Perintah Kerja (SPK). Namun, SPK tersebut disalahgunakan oleh para tersangka yang mengakibatkan kerugian negara.

KOMUNIKASI INKLUSIF: STRATEGI MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PEMERINTAH, NGO, DAN WARGA

Allyvia Camelia Camelia — 2024-12-30

Dalam menghadapi tantangan global maupun lokal, kolaborasi antara berbagai pihak menjadi kunci utama dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan. Komunikasi inklusif menjadi salah satu pendekatan strategis untuk menjawab tantangan tersebut. Praktik komunikasi inklusif sering kali dihadapkan pada berbagai kendala, seperti kesenjangan teknologi, hambatan budaya, atau minimnya literasi informasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif jenis penelitian berupa studi kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan informasi ataupun karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan komunikasi inklusif. Sumber utama penelitian ini adalah karya tulis ilmiah sebelumnya yang terkait erat dengan komunikasi inklusif, seperti buku metode penelitian, artikel jurnal, artikel internet, dan tulisan lainnya yang masih terkait. Peneltian ini membahas bagaimana strategi komunikasi inklusif dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, NGO, dan masyarakat. Pendekatan yang digunakan mencakup langkah-langkah praktis untuk menciptakan ruang dialog yang setara, mengoptimalkan penggunaan teknologi, dan memastikan keberagaman budaya dihormati dalam setiap proses komunikasi. Dengan mengedepankan komunikasi inklusif, diharapkan kolaborasi lintas sektor dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

PENGARUH EXPERIENTAL MARKETING DAN KUALITAS SITUS BERITA TERHADAP LOYALITAS DENGAN MEDIASI KEPUASAN

Erwin Ardian — 2024-12-30

Abstrak:

Krisis global telah mempengaruhi keberlangsungan bisnis perusahaan media, terutama media cetak. Menurut Larry Kilman dalam bukunya yang diterbitkan UNESCO, pandemi Covid-19 menciptakan krisis paradoksal yang berdampak tidak hanya pada bisnis media, tetapi juga pada penurunan kebutuhan masyarakat akan media cetak. Krisis ini diperburuk oleh kurangnya perhatian dari perusahaan media cetak terhadap aspek bisnis, khususnya dalam hal hubungan dengan pembaca, yang merupakan pilar utama keberhasilan bisnis media. Di Indonesia, krisis ini semakin parah karena tidak didukung oleh pertumbuhan minat baca masyarakat. Selain itu, perubahan perilaku konsumen dalam mengonsumsi konten berita, didorong oleh perkembangan teknologi dan infrastruktur telekomunikasi yang pesat serta harga telepon pintar yang semakin terjangkau, memperburuk situasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak krisis terhadap industri media cetak dan perubahan perilaku konsumen dalam konteks teknologi dan infrastruktur telekomunikasi.

Abstract:

The global crisis has impacted the sustainability of media companies, particularly print media. According to Larry Kilman in his book published by UNESCO, the Covid-19 pandemic has created a paradoxical crisis that affects not only the media business but also leads to a decreased demand for print media. This crisis is exacerbated by print media companies' lack of attention to business aspects, particularly in terms of reader relationships, which are a key pillar of media business success. In Indonesia, the crisis is further intensified by the lack of growth in public reading interest. Additionally, changes in consumer behavior in consuming news content, driven by rapid technological advancements and telecommunications infrastructure as well as the decreasing cost of smartphones, worsen the situation. This study aims to analyze the impact of the crisis on the print media industry and changes in consumer behavior in the context of technology and telecommunications infrastructure.

ANALISIS KOMODIFIKASI PADA PROGRAM "RUMAH UMKM" DI RADIO MERCURY 96 FM SURABAYA

Muhammad Rafli Ar Rasyid — 2024-12-30

Industri media dituntut untuk tetap bertahan di tengah persaingan antar media. Seluruh media bersaing satu sama lain untuk memenangkan pasar audiens dan mendapatkan keuntungan. Salah satu strategi bertahan dalam persaingan tersebut adalah dengan menerapkan komodifikasi media, termasuk Radio Mercury 96 FM Surabaya melalui salah satu programnya “Rumah UMKM”. Penelitian ini menganalisis praktik komodifikasi yang terdapat pada program “Rumah UMKM” di Radio Mercury 96 FM Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam (in-depth interview), dan studi literatur. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan teori komodifikasi Vincent Mosco (komodifikasi isi/konten, pekerja, dan audiens). Hasil penelitian menunjukkan Radio Mercury 96 FM Surabaya melalui program “Rumah UMKM” melakukan komodifikasi. Praktik komodifikasi dilakukan oleh Radio Mercury 96 FM Surabaya melalui konten yang diproduksi, pekerja yang terlibat, serta audiens dan peserta program.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KLIEN ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH NOTARIS AKIBAT PENYALAHGUNAAN JABATAN

Dheliana Salma Ainunnisa — 2025-02-14

Abstrak:

Hukum merupakan bagian penting dari kehidupan bermasyarakat yang mendukung aktivitas produksi, penjualan, dan jasa. Salah satu profesi hukum yang sangat vital adalah Notaris, yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik dan mengesahkan dokumen sebagai alat bukti sah. Peran Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang telah diubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2014. Sebagai pejabat umum, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, dan independen sesuai kode etik profesinya. amun, tidak semua Notaris menjalankan tugasnya dengan baik, seperti kasus Notaris DW di Tangerang. DW menyalahgunakan sertifikat klien untuk keperluan pribadi, termasuk menjadikannya jaminan pinjaman. Akibat perbuatannya, DW dijatuhi hukuman pidana penjara 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun berdasarkan Pasal 372 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ada perlindungan hukum untuk klien yang mengalami kerugian atas penyalahgunaan jabatan notaris yang dilakukan Notaris DW dan menganalisis apa saja sanksi yang akan didapatkan oleh Notaris DW selain dijatuhi putusan pidana. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini tindakan Notaris DW melanggar prinsip dasar profesi Notaris dan kepercayaan klien dan Notaris DW dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun, dan juga berdasarkan UUJN dan Permenkumham No. 61/2016 Notaris DW dapat dikenakan sanksi administratif yang nantinya akan dapat seperti teguran hingga pemberhentian dapat diberikan kepada notaris yang melanggar aturan.

Abstract:

Law is an important part of community life that supports production, sales, and service activities. One of the vital legal professions is a Notary, who is authorized by the state to make authentic deeds and validate documents as valid evidence. The role of a Notary is regulated in Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary (UUJN) which has been amended to Law Number 2 of 2014. As a public official, a Notary is required to act in a trustworthy, honest, and independent manner in accordance with his/her professional code of ethics. However, not all Notaries carry out their duties properly, such as the case of Notary DW in Tangerang. DW misused a client's certificate for personal purposes, including using it as collateral for a loan. As a result of his actions, DW was sentenced to 6 months in prison with a 1-year probationary period based on Article 372 of the Criminal Code. This study aims to analyze whether there is legal protection for clients who suffer losses due to the abuse of notary office by Notary DW and to analyze what sanctions Notary DW will receive in addition to being sentenced to a criminal sentence. This research method is normative juridical. The results of this study, the actions of Notary DW violate the basic principles of the Notary profession and client trust and Notary DW was sentenced to 6 months in prison with a probationary period of 1 year, and also based on UUJN and Permenkumham No. 61/2016 Notary DW can be subject to administrative sanctions which will later be such as warnings to dismissal can be given to notaries who violate the rules.

PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH PADA JALAN TOL CIBITUNG-CILINCING KECAMATAN CILINCING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Tara Angelina Koentjoro — 2024-12-30

Menyediakan tanah adalah kegiatan utama dalam pelaksanaan pengadaan tanah oleh pemerintah dan wajib diberikan ganti rugi secara layak dan adili terhadap pemegangi hak atas tanah yang sah. Pada proses perwujudan ganti kerugian pegadaan tanah telah didasarkan pada beberapa peraturan sebagai acuan agar dapat dilakukan proses ganti rugi secara adili dan layak. Dalam merumuskan penelitian, jenis yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris yang dimaknai sebagai hukum sosiologis untuk melaksanakan penelitian lapangan dengan cara pengkajian ketentuan hukum yang berlaku juga dengan hal yang terjadi pada masyarakat. Penelitian hukum melalui jenis model ini memiliki tujuan untuk mengetahui fakta dan data saat yang sebenarnya terjadi guna digunakan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penulisan, penelitian dan pembahasan penulis terkait Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Pada Jalan Tol Cibitung-Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara, hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan tatanan dan peraturan yang masih berlaku, sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, dan PERMEN ATR/KBPN Nomor 19 Tahun 2021. Dalam proses pelaksanaan ganti kerugiannya masih belum dapat dilaksanakan secara optimal karena banyak kendala yang timbul dan beberapa objek pengadaan tanah masih belum dapat dilaksanakan proses ganti kerugiannya. Selain itu terdapat juga beberapa kendala baik dari internal maupunieksternal yang dapat menghambati prosesiganti rugi pengadaan tanah.

TREN OVERCLAIM DALAM IKLAN INDUSTRI KECANTIKAN: ANALISIS ETIKA TERAPAN PADA PRODUK SKINCARE DI INDONESIA

Joedy Rodrick Pakaila — 2024-12-30

Tren overclaim dalam industri kecantikan marak dilakukan dalam pemasaran produk skincare di Indonesia. Overclaim merujuk pada klaim berlebihan yang dibuat oleh produsen mengenai manfaat produk, yang sering kali tidak didukung oleh bukti ilmiah yang valid. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literasi untuk menganalisis praktik pemasaran yang tidak etis ini dan dampaknya terhadap konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim-klaim yang tidak akurat dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan konsumen, kerugian finansial, serta efek samping negatif pada kesehatan kulit. Selain itu, jurnal ini juga membahas regulasi dan standar etika yang berlaku dalam industri kecantikan, termasuk peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi klaim produk. Dengan mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan etika terapan, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pelaku industri untuk meningkatkan transparansi dan tanggung jawab sosial dalam komunikasi pemasaran mereka. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada terciptanya lingkungan pasar yang lebih adil dan berkelanjutan bagi konsumen di Indonesia.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA PENGIDAP GANGGUAN JIWA BORDERLINE PERSONALTY DISORDER (BPD) TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Putusan 292/Pid.B/2023/PN Gsk)

Setyani Wulandari Ilham — 2024-12-30

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana yang mengidap gangguan jiwa Borderline Personality Disorder (BPD) terhadap anak kandung berdasarkan studi pada Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk dan pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seharusnya bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa pada putusan ini adalah Pasal 44 KUHP, yang mengatur tentang alasan pemaaf akibat gangguan jiwa, karena terdakwa tidak mampu mengendalikan pola pikirnya. Selain itu, pertimbangan putusan hakim seharusnya lebih menekankan pada rehabilitasi jiwa daripada penjatuhan pidana penjara seumur hidup, mengingat terdakwa memiliki riwayat perawatan di rumah sakit jiwa dan dinyatakan oleh psikolog forensik mengalami gangguan jiwa BPD. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitatif lebih sesuai untuk memberikan pemulihan terhadap kondisi mental terdakwa dan menghindari pemberian pidana yang tidak memberikan manfaat bagi terdakwa maupun masyarakat.

ANALISIS POLA PERILAKU KEPALA DESA DALAM MEMBUAT ANGGARAN OBJEK WISATA DESA : ANTARA TEKANAN PIHAK LUAR DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

evi malia — 2024-12-30

Sejak pemerintah mengucurkan dana desa, semua desa di Indonesia berlomba-lomba membuat objek wisata untuk keterserapan anggaran dan peningkatan pendapatan asli desa dikarenakan dana desa harus digunakan untuk program pembangunan berkelanjutan, pembentukan objek wisata di desa merupakan hal paling terjangkau yang bisa dilakukan oleh kepala desa. Keputusan untuk menganggarkan objek wisata melalui dana desa oleh kepala desa tidaklah mudah, terdapat factor luar yang mempengaruhinya, bisa karena janji politiknya ataupun factor keterpaksaan karena aturan, mengingat perioritas penggunaan dana desa harus memenuhi kriteria pembangunan yang berkelanjutan (SDG’s Desa). Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perilaku kepala desa dalam menganggarkan dana desanya untuk objek wisata. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuaitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yaitu kepala desa sangat tergantug kepada pendapat para kiyai sebagai tokoh agama dan tokoh sentral masyarakat yang, sehingga kepala desa untuk memenuhi penganggaran dana desa-nya harus menyesuikan dengan kondisi opini masyarakat tentang objek wisata desa.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN SATWA YANG DILINDUNGI DENGAN CARA LELANG DI E-COMMERCE

Putri Rizqi Ramadhani — 2024-12-30

Penjualan satwa yang dilindungi melalui platform e-commerce, termasuk dengan mekanisme lelang, merupakan tindak pidana yang melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Praktik ini tidak hanya mengancam keberlanjutan keanekaragaman hayati tetapi juga mencerminkan penyalahgunaan teknologi digital untuk aktivitas ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari tindak pidana tersebut, baik dalam konteks perlindungan satwa maupun regulasi e-commerce. Ditemukan bahwa pelaku dapat dijerat dengan pidana konservasi alam dan UU ITE karena memfasilitasi perdagangan ilegal melalui distribusi informasi elektronik. Selain itu, peran platform e-commerce sebagai pihak yang menyediakan ruang transaksi juga menjadi sorotan, di mana diperlukan pengawasan ketat dan penerapan teknologi pendeteksi untuk mencegah pelanggaran. Penegakan hukum yang tegas, penguatan regulasi platform digital, edukasi masyarakat, dan kerjasama lintas sektor menjadi langkah penting dalam menekan praktik ilegal ini. Dengan pendekatan terpadu, diharapkan perdagangan satwa yang dilindungi melalui e-commerce dapat diminimalkan demi menjaga kelestarian lingkungan dan integritas ekosistem.

TINJAUAN YURIDIS KLAUSUL CHOICE OF FORUM DALAM PERJANJIAN PENGELOLAAN HOTEL EDEN KUTA

Aysar Rais Saputra — 2024-12-30

Klausul choice of forum memberikan tiap-tiap pihak keleluasaan untuk memilih forum hukum tertentu sebagai tempat penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun jalur arbitrase. Apabila dalam praktiknya terjadi pelaksanaan penyelesaian sengketa yang tidak sesuai dengan klausul choice of forum yang telah dibuat dan disepakati tiap pihak dalam perjanjian, maka dapat berakibatan gugatan tidak dapat diterima atau putusan Niet Onvantlijke (NO). Hal tersebut mengakibatkan sebuah kerugian yang akan dialami oleh pihak yang tidak sesuai dengan klausul choice of forum dalam memberikan wadah maupun wewenang untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang timbul dari perjanjian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana penerapan klausul tersebut dalam perjanjian, serta menilai keabsahan dan implementasinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis normatif yang memuat mengenai norma-norma hukum. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pentingnya penyusunan klausul choice of forum dalam perjanjian yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam dunia bisnis khususnya di bidang perdagangan di Indonesia.

Kata Kunci: Perjanjian, Klausul Choice of Forum, Penyelesaian Sengketa.

KONSTRUKSI TEORI DAN PENDEKATAN STUDI KEISLAMAN

Ahmad Madani — 2024-12-30

Abstrak:

Beberapa metode dan pendekatan di perlukan dalam memahami islam, karena secara operasional konseptual dapat memberikan pandangan bahwa islam tidak hanya berwajah tunggal, melainkan berwajah plural. Hal itu diperlukan karena islam sebagai agama tidak boleh di pahami melalui pintu wahyunya belaka, tetapi juga perlu di pahami melalui pintu pemeluknya, yaitu masyarakat muslim yang menghayatinya, dan memperoleh pengaruh dari islam tersebut. Dengan kata lain, memahami islam tidak berarti mencari kebenaran teologis atau filosofis, akan tetapi juga mencari bagaimana islam itu ada dalam kebudayaan dan sistem sosial dengan berdasarkan pada fakta atau realitas sosio-kultural. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konstruksi teori dan pendekatan studi keislaman. Metode yang digunakan ialah studi Pustaka (library research), yaitu mengumpulkan sebanyak-banyaknya teori dan informasi dari bahan pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa konstruksi teori dan pendekatan studi keislaman terdiri dari perkembangan model pendekatan dalam studi islam, pendekatan fenomenologi, dan pendekatan studi sejarah islam.

Abstract:

Several methods and approaches are needed in understanding Islam, because conceptual operations can provide the view that Islam does not only have a single face, but has a plural face. This is necessary because Islam as a religion must not be understood through the door of its revelation alone, but also needs to be understood through the door of its adherents, namely the Muslim community who live it, and gain influence from Islam. In other words, understanding Islam does not mean looking for theological or philosophical truth, but also looking for how Islam exists in culture and social systems based on socio-cultural facts or realities. This research aims to describe theoretical construction and approaches to Islamic studies. The method used is library research, namely collecting as much theory and information as possible from library materials related to the research topic. The research results show that the theoretical construction and approach to Islamic studies consists of the development of approaches to Islamic studies, the phenomenological approach, and the Islamic history study approach.

ARGUMENTASI HUKUM PERUBAHAN KEDUDUKAN DARI KREDITUR KONKUREN MENJADI KREDITUR PREFEREN BERDASARKAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA DALAM PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Elza Savira Chairani Zakaria — 2024-12-30

Dampak hukum perubahan status kreditur dari konkuren menjadi preferen dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan, terutama terkait putusan arbitrase BANI dalam kasus PT. Tatamulia. Perubahan status ini dapat mempengaruhi prioritas pelunasan utang dan memberikan kepastian hukum, namun sering kali menimbulkan ketidakpastian dan potensi sengketa. Keabsahan putusan arbitrase yang mempengaruhi status kreditur dievaluasi melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris. Analisis mencakup kajian hukum, studi kasus, dan wawancara dengan kurator, konsultan hukum, serta advokat. Hasilnya menunjukkan bahwa putusan arbitrase sering kali tidak memiliki dasar hukum yang kuat, yang mengakibatkan tekanan pada kreditur konkuren dan menambah beban bagi debitur. Oleh karena itu, disarankan agar perubahan status kreditur berdasarkan putusan arbitrase dilakukan dengan dasar hukum yang jelas dan transparan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

SYSTEMATIC LITERATUR REVIEW: IMPLEMENTASI SERTIFIKASI DOSEN TERHADAP KINERJA DOSEN SWASTA

Neliwati Neliwati — 2024-12-30

Abstrak:

Tulisan ini bertujuan untuk menyampaikan terkait dengan implementasi sertifikasi dosen terhadap kinerja dosen. Dimana Sertifikasi dosen diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dosen dengan memberikan pengakuan terhadap kemampuan dan kompetensi yang dimiliki, serta mendorong peningkatan kinerja dalam proses pembelajaran. Sertifikasi ini juga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen. Artikel-artikel yang relevan dikumpulkan dari portal Google scholar melalui alur PRISMA (Preferred Reporting Item for Systematic Reviews and Meta-analyses). Kemudian dilakukan analisis isi secara deskriptif. Hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa hal terlihat bahwa Dengan adanya sertifikasi akan membuat kinerja dosen swasta meningkat ini sejalan dengan teori motivasi Teori Motivasi Abraham Maslow: Hierarki Kebutuhan, Seseorang dapat termotivasi ataupun memotivasi orang lain dengan memahami apa yang menjadi kebutuhannya.

Abstract:

This paper aims to convey related to the implementation of lecturer certification on lecturer performance. Where lecturer certification is expected to improve the professionalism of lecturers by providing recognition of their abilities and competencies, as well as encouraging performance improvement in the learning process. This certification also has a direct impact on improving the quality of teaching, research, and community service carried out by lecturers. Relevant articles are collected from the Google scholar portal through the PRISMA (Preferred Reporting Item for Systematic Reviews and Meta-analyses) flow. Then a descriptive content analysis was carried out. The results found show that it is seen that the existence of certification will make the performance of private lecturers increase, this is in line with the motivation theory Abraham Maslow's Theory of Motivation: Hierarchy of Needs, A person can be motivated or motivate others by understanding what is going on.

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS TIDAK TERBITNYA DOKUMEN ASLI DELIVERY ORDER OLEH PIHAK FREIGHT FORWARDER KEPADA PT. CERAMIC ASIA INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 280/PDT.G/2021

Mohamad Febri Ashiddiqi — 2024-12-30

Freight Forwarder ialah sebuah industri yang bergerak di lingkup bidang jasa pelayanan distribusi barang dalam sektor perdagangan internasional. dalam setiap transaksi terkandung beberapa hal yang mesti dicermati salah satunya ialah adanya sebuah dokumen penting untuk dijadikan sebagai bukti dalam suatu transaksi perdagangan. dengan tidak diterbitkannya sebuah dokumen freight forwarder akan menimbulkan sebuah kerugian yang dapat terjadi bagi konsumen atas jasa tersebut. dalam studi ini yang menjadi subjek terkait kerugian yang dialami adalah PT. Ceramic Asia Indonesia Indonesia atas objek tidak diterbitkannya dokumen asli Delivery Order oleh pihak Freight Forwarder Undang-Undang Perlindungan Konsumen menggambarkan sebuah perlindungan hukum yang dapat ditempuh bagi para konsumen atas penawaran suatu barang atau jasa yang telah diperlukan. dalam penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan, yakni pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), dan Pendekatan Kasus (case Approach). dalam studi ini menciptakan sebuah pengkajian terkait perlindungan hukum yang dapat diterima dengan bentuk pertanggung jawaban atas kerugian yang dialami serta penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh.

PROJECT CITIZEN: INOVASI PEMBELAJARAN UNTUK PENGUATAN KARAKTER KEPEMIMPINAN DI ABAD 21 PADA ENGLISH TUTORIAL PROGRAM (ETP)

Agus Prasetyo — 2024-12-30

Abstrak:

Pembelajaran konvensional yang saat ini digunakan dalam English Tutorial Program (ETP) dianggap kurang efektif lagi pada era revolusi industri 4.0. Pendidikan saat ini tidak hanya mempersiapkan generasi muda yang mahir secara teori, namun juga memiliki keterampilan di abad 21. Penulisan artikel ilmiah ini memiliki tujuan untuk memaparkan pembelajaran berbasis project citizen dalam menguatkan karakter kepemimpinan, sehingga mempunyai daya saing dengan bangsa lain. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyebutkan pembelajaran berbasis project citizen memberikan potensi besar dalam penguatan karakter kepemimpinan karena mahasiswa diajak untuk: (1) mengidentifikasi permasalahan; (2) menentukan masalah sebagai bahan kajian kelas; (3) mengumpulkan informasi; (4) mengembangkan portofolio; (5) menyajikan portofolio, dan (6) merefleksikan pengalaman belajar. Tentu saja keenam langkah pembelajaran project citizen di atas memiliki potensi untuk meningkatkan karakter kepemimpinan seperti komunikasi efektif; kolaborasi; mengelola perubahan (inovasi); mengambil keputusan yang inklusif; dan pengembangan diri untuk pembelajaran berkelanjutan.

Abstract:

Conventional learning implemented in the English Tutorial Program (ETP) is considered less effective in the era of the Industrial Revolution of 4.0. Current education not only prepares the young generation to be theoretically proficient, but also to have skills in the 21st century. The research aimed to analyze citizen project-based learning in strengthening leadership character, so that it has competitiveness with other nations. This research method applied a qualitative approach with literature studies. The results of this study stated that citizen project-based learning provided great potential in strengthening leadership character because students were invited to (1) identify problems; (2) determine problems as class study materials; (3) collect information; (4) develop portfolios; (5) present portfolios, and (6) reflect on learning experiences. For the result, the six steps of citizen project learning above had the potential to improve leadership character such as effective communication; collaboration; managing change (innovation); making inclusive decisions; and self-development for continuous learning.

ANALISIS PENOLAKAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN ISTBAT NIKAH YANG DIAJUKAN DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Putri Tamara Maukura — 2024-12-30

Masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak menaati perintah untuk mencatatakan perkawinan mereka di KUA sesuai dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, perkawinan tersebut biasa disebut sebagai nikah sirri, hal ini dikarenakan masih rendahnya hukuman denda bagi para pihak yang tidak mencatatakan perkawinan mereka. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana Pelaksanaan Istbat Nikah di Pengadilan Agama Surabaya dan Upaya Hukum pada Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Istbat Nikah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang mengakaji adanya ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi secara nyata di Masyarakat. Hasil dari penelitian ini yaitu perkawinan yang tidak mencatatkan perkawinannya dapat berakibat hukum yang berupa status pernikahannya tidak sah dimata hukum, sehingga para pihak akan kesulitan dalam melakukan pengurusan dokumen administrasi di pemerintahan. Para pihak dapat mengajukan permohonana Istbat Nikah di Pengadilan Agama, agar pernikahannya memiliki status yang sah di mata hukum untuk dapat melakukan pengurusan dokumen administrasi. Namun tidak semua permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh para pemohon dapat diterima oleh majelis hakim yang memeriksa. Alasan dari ditolakanya permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh para pemohon adalah karena dilanggarnya rukun perkawinan. Penolakan yang dilakukan oleh hakim, juga didasarkan pertimbangan-pertimbangan dan juga alasan hukum yang jelas. Oleh karena itu, Masyarakat harusnya lebih sadar akan pentingnya melakukan pencatatan terhadap pernikahan mereka, karena pernikahan yang sah baik secara hukum dan agama dapat memberikan kemaslahatan yang baik bagi perkawinan dan status dari keturunan mereka.

PERAN TEKNOLOGI DIGITAL DAN MEDIA SOSIAL DALAM MENDORONG PARTISIPASI POLITIK: ANALISIS TERHADAP PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PUBLIK

Syaiful Anam — 2024-12-30

Abstrak:

Penelitian ini menganalisis peran teknologi digital dan media sosial dalam meningkatkan partisipasi politik serta dampaknya terhadap proses pengambilan keputusan publik. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan data dari studi literatur dan analisis kasus di Indonesia. Temuan utama menunjukkan bahwa teknologi digital berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui akses informasi yang lebih luas dan interaktif. Media sosial, khususnya, menjadi medium utama untuk advokasi dan komunikasi politik, memungkinkan kelompok masyarakat sipil dan individu untuk menyampaikan aspirasi dan memobilisasi dukungan secara efektif. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan, termasuk penyebaran hoaks, polarisasi politik, dan efek filter bubble akibat algoritma media sosial. Fenomena ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan publik yang berbasis konsensus. Oleh karena itu, literasi digital menjadi faktor penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menilai informasi secara kritis. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah, masyarakat, dan penyedia platform digital. Rekomendasi meliputi pengembangan regulasi untuk menangkal penyebaran informasi palsu, peningkatan pendidikan literasi digital, serta transparansi algoritma media sosial. Kesimpulannya, teknologi digital memiliki potensi besar untuk memperkuat demokrasi dan mendorong partisipasi politik inklusif jika tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi.

Abstract:

This study analyzes the role of digital technology and social media in increasing political participation and its impact on the public decision-making process. With a qualitative approach, this study uses data from literature studies and case studies in Indonesia. Key findings show that digital technology contributes significantly to increasing people's political awareness through wider and interactive access to information. Social media, in particular, has become a key medium for advocacy and political communication, allowing civil society groups and individuals to effectively convey aspirations and mobilize support. However, the study also identifies challenges, including the spread of hoaxes, political polarization, and the effect of filter bubbles due to social media algorithms. This phenomenon can hinder the consensus-based public decision-making process. Therefore, digital literacy is an important factor to improve people's ability to critically assess information. This research provides practical implications for governments, communities, and digital platform providers. Recommendations include the development of regulations to counteract the spread of false information, increase digital literacy education, and transparency of social media algorithms. In conclusion, digital technology has great potential to strengthen democracy and encourage inclusive political participation if these challenges can be overcome.

ANALISIS RESEPSI MAHASISWA SURABAYA TERHADAP KONTEN BOIKOT BRAND HEWLETT PACKARD (HP) YANG MEMILIKI HUBUNGAN DENGAN ISRAEL PADA AKUN INSTAGRAM @GERAKANBDS

Hafizh Rizqi Rajendra — 2024-12-30

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji penerimaan mahasiswa Surabaya terhadap konten boikot brand Hewlett-Packard (HP) yang terkait dengan Israel di akun Instagram @gerakanbds, dalam konteks globalisasi dan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi mengenai isu sosial dan politik, khususnya konflik Israel-Palestina. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis resepsi menurut Stuart Hall, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dan observasi konten untuk mengeksplorasi pandangan, sikap, dan reaksi mahasiswa terhadap boikot tersebut. Hasil dari penelitian ini terbagi menjadi beberapa konteks, yaitu dalam konteks dukungan terhadap gerakan boikot, mayoritas informan menunjukkan komitmen kuat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina, meskipun ada beberapa individu yang tidak setuju karena ketergantungan pada merek tertentu. Fenomena ini terlihat jelas dalam penggunaan produk Hewlett-Packard (HP), di mana dua informan menolak produk tersebut karena keterikatan merek dengan Israel dan percaya bahwa boikot dapat mempengaruhi kebijakan Israel, sementara satu informan lain bersikap negosiasi dengan tetap menggunakan produk HP hingga rusak. Akun Instagram @gerakanbds diakui sebagai medium edukatif efektif tentang isu Israel-Palestina, dan mayoritas informan setuju bahwa edukasi tentang boikot penting untuk meningkatkan kesadaran isu kemanusiaan di Palestina. Meskipun mayoritas mendukung gerakan ini, satu informan menekankan perlunya penghargaan terhadap perbedaan pandangan, mencerminkan sikap negosiasi yang lebih terbuka. Secara keseluruhan, keinginan untuk berpartisipasi dalam gerakan boikot meningkat, namun banyak individu juga berjuang antara kepuasan pribadi dari produk yang digunakan dan kontribusi terhadap gerakan sosial yang lebih besar, menunjukkan kompleksitas sikap masyarakat terhadap isu sensitif ini.

Kata kunci: resepsi mahasiswa Surabaya, konten boikot, Israel, Instagram, @gerakanbds

Abstract:

This study examines the reception of Surabaya students towards the boycott content of the Hewlett-Packard (HP) brand related to Israel on the Instagram account @gerakanbds, in the context of globalization and social media as a means of disseminating information on social and political issues, especially the Israeli-Palestinian conflict. Using a qualitative approach and reception analysis according to Stuart Hall, this study involved in-depth interviews and content observation to explore students' views, attitudes, and reactions to the boycott. The results of this study are divided into several contexts, namely in the context of support for the boycott movement, the majority of informants showed a strong commitment to fighting for the rights of the Palestinian people, although there were some individuals who disagreed due to dependence on certain brands. This phenomenon is clearly seen in the use of Hewlett-Packard (HP) products, where two informants rejected the product because of the brand's association with Israel and believed that the boycott could influence Israeli policy, while one other informant had a negotiating attitude by continuing to use the HP product until it was damaged. The Instagram account @gerakanbds is recognized as an effective educational medium on the Israeli-Palestinian issue, and the majority of informants agree that education about the boycott is important to raise awareness of humanitarian issues in Palestine. While the majority supported the movement, one informant emphasized the need to respect different views, reflecting a more open negotiation attitude. Overall, willingness to participate in the boycott movement increased, but many individuals also struggled between personal satisfaction from using the product and contributing to a larger social movement, demonstrating the complexity of societal attitudes toward this sensitive issue.

Keywords: Surabaya student reception, boycott content, Israel, Instagram, @gerakanbds

INTERVENSI TOKOH “BAJING” PADA PEMILU 2019 DI KABUPATEN SAMPANG MADURA

Zainuddin Zainuddin — 2024-12-30

Abstrak:

Pada prinsipnya, pesta demokrasi merupakan euforia bagi rakyat untuk menyampaikan keinginannya secara konstitusional. Dalam demokrasi, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Artinya, negeri ini dibangun atas dasar keinginan rakyat bukan atas kemauan penguasa atau pengusaha. Seharusnya, rakyat diberikan ruang yang sebebas-bebasnya untuk memilih dan menentukan keinginannya. Namun, pada kenyatannya di negara Indonesia pada umumnya dan Madura pada khususnya, suara rakyat dipaksa untuk mengikuti suara orang-orang kuat. Sehingga, dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara sangat jauh dari apa yang sudah diamanahkan oleh sistem demokrasi. Penelitian ini memiliki fokus tentang, 1. Bagaimana peran tokoh bajing pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sampang Madura? 2. Bagaimana cara tokoh bajing mengintervensi Pemilu 2019 di Kabupaten Sampang Madura? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Data dikumpulkan dengan tehnik observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dari data yang dikumpulkan kemudian di analisis, sehingga menghasilkan temuan sebagai berikut: 1. Peran tokoh bajing pada Pemilu 2019 di kabupaten Sampang Madura adalah sebagai pendukung dan donatur dari salah satu calon yang akan berkompetisi di pemilihan. 2. cara tokoh bajing mengintervensi Pemilu 2019 di Kabupaten Sampang Madura yaitu dengan cara masuk ke berbagai lapisan diantaranya, masyarakat, Kepala Desa dan Petugas/Panitia Pemilu.

Abstract:

In principle, the democratic party is a euphoria for the people to express their wishes constitutionally. In a democracy, supreme sovereignty rests with the people. This means that this country was built on the basis of the will of the people, not the will of the rulers or entrepreneurs. Supposedly, the people are given the space as freely as possible to choose and determine their wishes. However, in reality in Indonesia in general and Madura in particular, the voice of the people is forced to follow the voice of the powerful. Thus, in practice the life of the nation and state is very far from what has been mandated by the democratic system.

This research focuses on, 1. What is the role of the Bajing figure in the 2019 Election in Sampang Madura Regency? 2. How did the Bajing figure intervene in the 2019 Election in Sampang Madura Regency? This study uses a qualitative approach with descriptive analysis techniques. Data were collected by means of observation, in-depth interviews and documentation.

From the data collected, it is analyzed, resulting in the following findings: 1. The role of the Bajing figure in the 2019 Election in Sampang Madura district is as a supporter and donor of one of the candidates who will compete in the election. 2. The way the Bajing figure intervened in the 2019 Election in Sampang Madura Regency, namely by entering into various layers including, the community, the Village Head and the Election Officer/Committee.

Peran Publik dalam Pembangunan Ekonomi melalui Instrumen Zakat dan Wakaf

ach salehoddin ayubi — 2024-12-30

Zakat dan wakaf merupakan suatu aspek yang berpotensi untuk pembangunan ekonomi dengan cara kesejahteraan kehidupan masyarakat. Karena berpotensi besar dalam pembangunan ekonomi maka asetnya harus dikelola dengan professional agar tercapai tujuan dari zakat dan wakaf dalam sebuah pembanguna ekonomi serta aspek penting dalam ilmu ekonomi terlebih lagi bila didekati dari aspek keilmuaan karena dapat menjadi sulusi dalam memberantas kemiskinan karena berperan dalam pemberdayaan masyarakat terutama pada kaum fakir miskin dan lainya

Zakat dan wakaf menjadi objek penelitian dengan pendekatan metode penelitian kulitatif dengan studi literatur dengan menganalisisa sebuag dara dari sumber primer dan skunder ya ng berhubungan peran publik dalam pembangunan ekonomi melalui instrumen zakat dan wakaf.

Zakat dan wakaf harus dikelola secara professionaldan benar agar bisa memberi manfaat terhadap para penerimanya sehingga menimbuhkan minat bagi masyarakat untuk melakukan zakat dan wakaf bahwasanya tidak hanya untuk perintah agama melainkan juga ada peran penting didalamnya dalam pembanguna ekonomi.

STRATEGI BRANDING PRODUK SAKA TEBU LAWANG DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING PASAR LOKAL DAN NASIONAL

Ofianto Ofianto — 2024-12-30

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan strategi branding yang efektif dalam meningkatkan daya saing produk gula tebu tradisional di Nagari Lawang, Kabupaten Agam. Melalui pendekatan kualitatif, studi ini menggabungkan wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), observasi, dan analisis dokumentasi guna memahami implementasi dan dampak branding terhadap UMKM gula tebu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum pelatihan, pemahaman pelaku UMKM terhadap branding masih terbatas, dengan hanya 28,6% yang menyadari pentingnya branding. Namun, setelah pelatihan, angka ini meningkat menjadi 85,7%, menunjukkan peningkatan pemahaman tentang elemen branding seperti desain kemasan, logo, dan penggunaan media digital. Studi kasus menunjukkan bahwa implementasi branding yang tepat mampu meningkatkan penjualan hingga 354%. Pemerintah Nagari dan petani gula tebu memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan branding, meskipun pelaku UMKM masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan pengetahuan teknologi digital dan akses ke sumber daya finansial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi branding yang efektif dapat secara signifikan meningkatkan daya saing produk gula tebu di pasar lokal dan nasional, dan memberikan rekomendasi untuk pendampingan berkelanjutan dan kolaborasi antara berbagai pihak untuk mendukung pelaku UMKM dalam mengembangkan merek produk mereka.

Abstract:

This research aims to identify and develop an effective branding strategy in increasing the competitiveness of traditional cane sugar products in Nagari Lawang, Agam Regency. Through a qualitative approach, this study combines in-depth interviews, Focus Group Discussions (FGDs), observations, and documentation analysis to understand the implementation and impact of branding on sugarcane MSMEs. The results of the study show that before the training, MSME actors' understanding of branding is still limited, with only 28.6% aware of the importance of branding. However, after the training, this figure increased to 85.7%, indicating an increased understanding of branding elements such as packaging design, logos, and the use of digital media. Case studies show that the implementation of proper branding can increase sales by up to 354%. The Nagari government and sugarcane farmers play an important role in supporting branding development, although MSME actors still face challenges such as limited digital technology knowledge and access to financial resources. This study concludes that an effective branding strategy can significantly increase the competitiveness of cane sugar products in the local and national markets, and provides recommendations for continuous mentoring and collaboration between various parties to support MSME actors in developing their product brands.

KAJIAN YURIDIS UPAYA HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEMBELIAN UNIT APARTEMENT YANG TIDAK MENJALANKAN PRESTASINYA

Christian Yogi Setyawan — 2024-12-30

Abstrak:

Beberapa tahun terakhir ini perkembangan pembangunan perumahan yang terdapat di kota-kota besar dalam bentuk rumah susun komersial seperti apartemen terjadi peningkatan yang cepat dan persaingan yang sangat ketat dalam menarik konsumen. Namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi suatu permasalahan yang menyangkut tentang perjanjian. Konsep jual beli rumah susun dengan sistem pre-project selling pun dapat menimbulkan potensi-potensi yang tidak diinginkan pada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk memahami akibat hukum perjanjian pendahuluan jual beli serta upaya terkait ketiadaan unit Apartement terhadap pembeli yang telah membayar lunas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli apartemen Meikarta dapat dianggap sah secara hukum, namun perlu dilakukan restrukturisasi perjanjian. Hal ini disebabkan oleh PT. Mahkota Semesta Utama sebagai pengembang Apartemen Meikarta terbukti melakukan wanprestasi sebagaimana Pasal 1243 KUHPerdata pada unsur tidak melakukan apa yang akan disanggupi dilakukannya dengan tidak menyerahkan unit apartemen sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Abstract:

In recent years, there has been a rapid increase and intense competition in the development of commercial vertical housing, such as apartments, in major cities to attract consumers. However, during implementation, there are often problems related to agreements. The concept of pre-project selling of apartments can also create unintended potential consequences for consumers. This study aims to understand the legal consequences of preliminary sales agreements and efforts related to the unavailability of apartment units for buyers who have made full payments. The research method used is normative juridical with a conceptual and statutory approach. Data collection was carried out through a literature study and interviews. Data analysis was conducted using a descriptive analytical method and a qualitative approach. The results of the study show that the apartment purchase agreement for Meikarta can be considered legally valid, but restructuring of the agreement is necessary. This is because PT. Mahkota Semesta Utama, as the developer of the Meikarta Apartment, has been proven to have committed a breach of contract as stipulated in Article 1243 of the Civil Code, namely by failing to perform what it has agreed to do by not handing over the apartment unit in accordance with the agreed agreement.

KAJIAN YURIDIS GUGATAN LAIN-LAIN DALAM PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS : 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021 PN Niaga Sby)

Athasya Ayunda Nilamcahya — 2024-12-30

Kepailitan merupakan sita umum harta kekayaan seorang debitur dengan tujuan untuk bersama-sama melunasi utang-utangnya kepada seluruh krediturnya. Dalam mengajukan permohonan pailit, harus dipenuhi dua syarat, yaitu debitur mempunyai dua kreditur atau lebih dan utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih (UUK dan PKPU Pasal 2 Ayat (1)). Apabila kedua syarat tersebut telah terpenuhi, Pengadilan Niaga harus mengabulkan permohonan pailit yang sesuai dengan Pasal 8 Ayat (4) UUK dan PKPU. Sengketa yang timbul akibat kepailitan atau yang berkaitan dengan harta pailit dapat dapat diajukan sebagai Gugatan Lain-Lain ke Pengadilan Niaga. Faktanya masih banyak perkara dalam pemberesan harta debitur pailit belum dilakukan dengan seharusnya oleh kurator. Seperti, kurator yang tidak segera membagikan boedel pailit sedangkan harta pailit telah dilelang dan terjual. Selain itu, kurator yang secara tiba-tiba mengajukan Daftar Piutang Tetap yang baru setelah rapat verifikasi pencocokan piutang bersama para kreditur, debitur, kurator, dan hakim pengawas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat ahli. Hasil penelitian ini menunjukkan alasan-alasan apa saja sehingga penggugat dapat mengajukan Gugatan Lain-Lain ke Pengadilan Niaga, pertimbangan hakim dalam memutus perkara Gugatan Lain-Lain, serta akibat hukum bagi kreditur preferen, separatis, dan konkuren; debitur; dan kurator dalam perkara Gugatan Lain-Lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga.

SERTIPIKAT MERUPAKAN ALAT BUKTI YANG KUAT KAJIAN KEBENARAN SERTIPIKAT YANG TUMPANG TINDIH TERHADAP SATU OBJEK HAK ATAS TANAH

Soraya Afiah — 2025-02-20

Abstrak:

Sengketa sertipikat tumpang tindih timbul karena adanya keberatan dari pihak yang dirugikan atas setipikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Permasalahan dalam tesis ini mengenai permasalahan satu objek hak atas tanah yang timbul dalam penerbitan sertipikat tumpang tindih dan solusinya. Teori hukum untuk menganalisis rumusan masalah tersebut menggunakan teori tanggung jawab dan teori kepastian hukum. Tesis ini menggunakan metode normatif yuridis berdasarkan data sekunder yang didukung dengan data primer bersumber pada hasil wawancara narasumber di BPN Kabupaten Bogor. Sertipikat tumpang tindih umumnya disebabkan oleh ketidakjujuran pemohon dalam memberikan data, ketidaktelitian aparat dalam proses verifikasi, serta kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat terhadap kepastian hukum terkait lokasi dan batas tanah. Sengketa akibat sertipikat tumpang tindih harus diselesaikan melalui jalur pengadilan, yang memakan waktu lama dan melibatkan beberapa tingkat peradilan, mulai dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung. Sertipikat tanah yang tidak benar atau salah dapat mengganggu prinsip kepastian hukum dan menyebabkan konflik sosial serta ketidakstabilan ekonomi. Faktor penyebab utama terjadinya tumpang tindih sertipikat atas objek tanah yang sama antara lain adanya itikad tidak baik dari pemohon sertipikat, kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data oleh Kantor Pertanahan, serta belum adanya peta pendaftaran tanah secara menyeluruh di wilayah tertentu. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan sistem administrasi pertanahan dan koordinasi antarlembaga untuk menjamin kepastian hukum dalam kepemilikan tanah.

Abstrack:

A certificate is strong and authentic evidence. Overlapping certificate disputes arise because of objections from the aggrieved party regarding certificates issued by the National Land Agency (BPN). The problem in this thesis concerns the problem of one land rights object that arises in the issuance of overlapping certificates and the solution. Legal theory to analyze the problem formulation uses the theory of responsibility and the theory of legal certainty. This thesis uses a normative juridical method based on secondary data which is supported by primary data sourced from interviews with informants at BPN Bogor Regency. Overlapping certificates are generally caused by the applicant's dishonesty in providing data, the authorities' inaccuracy in the verification process, and the lack of understanding by the public and authorities regarding legal certainty regarding the location and boundaries of land. Disputes resulting from overlapping certificates must be resolved through court, which takes a long time and involves several levels of justice, from the District Court to the Supreme Court. Incorrect or incorrect land certificates can disrupt the principle of legal certainty and cause social conflict and economic instability. The main factors causing overlapping certificates for the same land object include bad faith on the part of the certificate applicant, errors in data collection and processing by the Land Office, and the lack of comprehensive land registration maps in certain areas. Therefore, efforts are needed to improve the land administration system and coordination between institutions to ensure legal certainty in land ownership.

PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH BARANG MILIK NEGARA SECARA ELEKTRONIK PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Aldebaran Mohammad Rifqi — 2024-12-30

Sertifikat elektronik, yang juga disebut sertifikat-el, adalahi sertifikati yang diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik melalui sistem elektronik. Sertifikat elektronik harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam PERMEN ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 yang mengatur sistem elektronik, dokumen elektronik, data, pangkalan data, dan tanda tangan elektronik. Semua kondisi yang dijelaskan dalam proses pendaftaran tanah melalui sistem elektronik ini disajikan dalam dokumen elektronik.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu untuk meninjau bagaimana ketentuan hukum yang berlaku diimplementasikan dan fakta yang terjadi di masyarakat. penelitian ini dilakukan dengan melihat kondisi dalam masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui fakta dan data yang sebenarnya.Bedasarkan hasil penulisan penelitian dan pembahasan penulis terkait pelaksanaan sertifikasi tanah BMN secara elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dijelaskan di dalam PP No. 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan BMN, PERMEN ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik, dan PERMEN ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 tentang pendaftaran tanah elektronik. Pada saat pelaksanaan sertifikasi-el pertama kali ini pihak instansi Kantah Kota Administrasi Jakarta Utara masih mengalami banyak kendala yang dikarenakan kurangnya edukasi dan pemahaman terkait kebijakan baru ini. Namun seiring berjalannya waktu pihak internal Kantah dapat menuntaskan target dan kewajiban penerbitan sertifikat-el tuntas dan tepat waktu.

ANALISIS PERAN REGULASI DAN ETIKA DALAM PENGAWASAN KOSMETIK BERBAHAYA

Falisha Rizkya Makalam — 2024-12-30

Merkuri kerap digunakan dalam kosmetik pemutih wajah untuk memberikan hasil instan dalam mencerahkan kulit. Namun, penggunaan bahan ini dilarang karena toksisitasnya yang tinggi terhadap organ tubuh seperti ginjal, otak, dan saraf. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan merkuri dalam produk kosmetik serta dampaknya terhadap kesehatan dan etika bisnis. Dengan metode deskriptif observasional berbasis laboratorium, ditemukan bahwa beberapa produk kosmetik pemutih wajah tanpa izin edar BPOM masih beredar di pasaran, menunjukkan adanya pelanggaran etika bisnis oleh produsen. Pengabaian terhadap regulasi kesehatan ini tidak hanya membahayakan konsumen, tetapi juga merusak kepercayaan publik. Edukasi kepada masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya merkuri dan cara memilih kosmetik yang aman, serta mendorong pelaku bisnis untuk mengutamakan etika publik dalam menjalankan usaha.

Kata kunci: kosmetik pemutih, merkuri, toksisitas, etika bisnis, BPOM, kesehatan Masyarakat.

PENERAPAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG DIPERIKSA SEBAGAI SAKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCI

Elizabeth Adelia Tania — 2025-01-03

Notaris dihadirkan pemerintah di tengah masyarakat sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum atas sebuah perikatan dari sebuah peristiwa hukum yang dikehendaki para pihak. Notaris diberikan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan jabatan. Namun, disharmonisasi norma hukum muncul ketika diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 yang memberikan kewajiban baru bagi Notaris untuk menjadi Pihak Pelapor Pencucian Uang, sehingga menimbulkan problematika di kalangan Notaris. Penelitian ini mengkaji tiga masalah utama: (1) Akibat hukum bagi Notaris yang tidak memverifikasi sumber dana pengguna jasa; (2) Penyelesaian ketidakpastian hukum atas kewajiban tambahan Notaris yang bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015; dan (3) Perlindungan hukum bagi Notaris sebagai saksi Pelapor dalam kasus transaksi mencurigakan dengan kepemilikan yang disamarkan. Dengan metode yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan permasalahan kasus bahwa Notaris yang tidak melakukan kewajiban verifikasi sumber dana pengguna jasa Notaris dapat dikenakan sanksi administratif, kepastian hukum terhadap Notaris sebagai pejabat umum seyogianya wajib menjalankan ketentuan sesuai Undang-Undang Jabatan dan Kode Etik, sehingga tidak digolongkan sebagai Pihak Pelapor, namun jika Notaris bertindak untuk kepentingan pihak lain yaitu Pengguna Jasa maka berlakulah kedudukan Notaris sebagai Pihak Pelapor, serta bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai saksi Pelapor yaitu perlindungan hukum preventif.

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA SENI BUATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DITINJAU PADA NEGARA INDONESIA, INGGRIS, DAN KANADA (STUDI KOMPARATIF DI INDONESIA, INGGRIS, DAN KANADA)

Nadya Dewi Chrisanti — 2024-12-30

Penelitian ini memiliki bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak cipta karya seni buatan kecerdasan (Artificial Intelligence) di negara Indonesia, Inggris, dan Kanada. Selain mengetahui perlindungan hak cipta karya seni Artificial Intelligence, penelitian ini juga bertujuan mengetahui hukum di Indonesia dalam mengakui dan melindungi hak cipta atas karya seni buatan Artificial Intelligence (AI). Penulisan penelitian ini berdasarkan munculnya berbagai kasus terkait karya seni buatan AI di negara Inggris, dan Kanada, serta penggunaan karya seni buatan AI yang semakin meningkat untuk kepentingan komersial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan non-hukum. Metode pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa karya seni buatan AI diakui dan dilindungi di negara Inggris selama 50 (lima puluh) tahun, negara Kanada selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah melalui uji orisinalitas sedangkan di negara Indonesia belum mengakui karya seni buatan AI dikarenakan AI dipandang sebagai obyek hukum dan hasil karya buatan AI adalah pendamping dari AI itu sendiri.

KENDALA DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI BINTURONG

Diana Anisya Fitri Suhartono — 2024-12-30

Pada penelitian ini membahas mengenai kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi Binturong. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisa secara deksripsi kualitatif dengan tujuan dapat diperoleh informasi dari analisa Peraturan Perundang-undang dan teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Pada hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi Binturong dapat terkendala dari dalam substansi hukum, antara lain terkendala dari peraturan perundang-undangan yang tak lagi relevan, kendala yang timbul dari aparat penegak hukum, hingga kendala yang timbul pada kasus perdagangan satwa dilindungi skala internasional. Namun, sebenarnya kendala-kendala itu dapat diatasi dengan melakukan upaya-upaya yang sesuai dengan kendala substansi hukum yang timbul, seperti upaya pemerintah untuk memperbaruhi Undang-Undang dan aturan hukum lainnya, upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia penegak hukum, dan upaya untuk mengatasi problem perdagangan satwa dilindungi dalam skala internasional.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PUBLISHER GAME ONLINE ATAS KEBERLAKUAN GAME ONLINE SEJENIS TANPA LISENSI BERBASIS PRIVATE SERVER DI INDONESIA DITINJAU DARI HAK CIPTA

Wenseslaus Justin Mulya — 2024-12-30

Kehadiran teknologi dan internet membawa dampak terhadap industri permainan video game, dampak positifnya yaitu munculnya karya intelektual yang beranekaragam, disisi lain dampak negatif yaitu munculnya suatu kejahatan siber (cybercrime) terhadap karya intelektual berupa pembajakan dan penerbitan game online tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta / lisensi. Pokok permasalahan yang muncul dari pesatnya perkembangan teknologi yaitu munculnya fenomena pempublihsan game online tanpa adanya lisensi berbasis private server di Indonesia. Penelitian ini berorientasi kepada penelitan hukum yuridis normatif, yang menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian yaitu pendekatan peraturan perundang - undangan (Statue Approach), dan Pendekatan studi Kasus (Case Study Approach).Hasil dari penelitian ini menjabarkan terkait persamaan dan perbedaan kedudukan antara publisher pemegang hak cipta / lisensi dengan publisher tidak memiliki lisensi, dengan contoh kasus antara PT. Lyto Datarindo Fortuna dengan Yonathan Chandra dalam perspektif hukum perdata dan hak cipta di Indonesia. Perlindungan hukum dalam hak cipta telah diberikan sejak karya ciptaan tersebut dilahirkan ataupun telah didaftarkan kedalam Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.Dalam sengketa hak cipta terdapat dua upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu upaya non litigasi berupa Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, serta upaya litigasi berupa tuntutan perdata maupun tuntutan pidana. Hak Cipta telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada perkembanganya peraturan tersebut dirasa perlu adanya pembaharuan, selain itu diperlukanya suatu badan pengawas internet serta cyberlaw di Indonesia yang menangani terkait kasus hak cipta dalam dunia digital.

ANALISIS STRATEGI PELAYANAN PERUSAHAAN PELAYARAN KAPAL PEMULA

Royhans Effendy — 2024-12-30

Abstrak:

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayaran ataupun kapal sejatinya selalu didekatkan dengan teknologi yang berkemajuan sehingga tidak dapat dipungkiri perusahaan-perusahaan disebutkan selalu dekat dengan kemajuan dan perkembangan teknologi sampai saat ini. Mayoritas perusahaan-perusahaan pelayaran mulai melakukan pengembangan pengembangan dan inovasi-inovasi dalam menarik para wisatawan dari berbagai kalangan mancanegara dengan upaya meningkatkan strategi-strategi pemasaran yang lebih inovatif dengan tetap mengedepankan kualitas pelayanan dengan dimensi kepuasan pelanggan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Caputra Bumi Bahari (CBB) sebagai pemilik dan Operator kapal wisata Quicksilver sejak tahun 1991 yang berlokasi di Bali berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan Cruise dengan cara peremajaan armada Catamaran Wavepiercer. CBB memberikan kepercayaan kepada galangan dalam negeri PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) untuk membangun armada baru Quicksilver IX dengan kapasitas yang lebih besar agar dapat mengakomodir total penumpang 500 orang beserta 50 awak. Hasil penelitian menyatakan keberhasilan perusahaan dalam survive atau bertahan dan berdampak pada keberlanjutan operasional perusahaan tidak terlepas dari adanya tantangan-tantangan yang hadir baik dari pihak internal maupun eksternal namun pihak perusahaan menyatakan bahwa mereka mempunyai karakteristik-karakteristik unik dan strategi strategi khusus dalam menghadapi permasalahan tersebut. Jika ditinjau lebih jauh sejatinya perusahaan yang baru bergerak beberapa periode tentunya akan dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang cukup mengganggu baik dari segi kerugian sampai kebangkrutan. Namun uniknya pada perusahaan ini berhasil memberikan pandangan terhadap peneliti bahwa kondisi yang dijalankan masih cukup stabil dan tidak mendapatkan pengaruh negatif yang sangat signifikan hal itu dibuktikan dengan penguatan wawancara Kepala pemasaran PT Ciputra bumi bahari Banten.

Abstract:

Companies operating in the field of shipping or ship services are actually always close to advanced technology so it cannot be denied that these companies are said to have always been close to technological progress and development to date. The majority of shipping companies are starting tourists from various international groups with efforts to improve more innovative marketing strategies while still prioritizing service quality with the dimension of customer satisfaction. This research is a type of qualitative research that is descriptive in nature. CBB as the owner and operator of Quicksilver tourist boats since 1991 located in Bali is committed to continuing to improve Cruise services by rejuvenating the Wavepiercer Catamaran fleet. CBB gives trust to the domestic shipyard PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) to build a new fleet of Quicksilver IX with a larger capacity to accommodate a total of 500 passengers and 50 crew members. The research results state that the company's success in surviving and having an impact on the sustainability of the company's operations cannot be separated from the challenges that arise from both internal and external parties, but the company states that they have unique characteristics and special strategies in dealing with problems. However, what is unique is that this company the conditions under which it is operating are still quite stable and have not had a very significant negative impact, this is proven by the reinforcement of the interview by the Head of Marketing of PT Caputra Bumi Bahari Banten.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG DIPUTUS PAILIT DAN MASIH MAMPU MEMBAYAR UTANG KEPADA KREDITUR

Irbah Dhiaulhaq Salsabila — 2024-12-30

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur terkait dengan hal-hal yang menjadi persyaratan dapat dijatuhinya pailit seorang debitur. Diantara syarat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak ada pasal yang mengatur terkait dengan batasan minimal utang yang dimiliki oleh debitur sehingga debitur tersebut dapat dijatuhi putusan pailit oleh pengadilan. Hal ini berdampak pada debitur yang sebenarnya masih mampu membayar utang yang dimiliki tetapi dijatuhi putusan pailit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder. Hasil dari penelitian ini yakni tidak terdapat aturan yag membahas terkait adanya batasan minimal utang yang dimiliki oleh debitur sehingga debitur tersebut dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan. Hal tersebut pada akhirnya mempengaruhi hasil Putusan Nomor: 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby. Pada perkara tersebut pihak debitur memiliki utang yang terbilang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut namun dijatuhi putusan pailit. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pihak yang dirugikan dapat mengajukan upaya hukum untuk perkara kepailitan diantaranya yaitu kasasi dan juga peninjauan kembali. Beberapa upaya lainnya yang dapat dilakukan sebelum menjatuhkan putusan pailit meliputi restrukturisasi pinjaman, negoisasi pembayaran utang, dan juga pembahasan rencana perdamaian.

KEARIFAN LOKAL TRADISI YAA QOWIYYU DI JATINOM KLATEN : IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS MULTIKULTURAL

Dewi Pratistiningsih — 2024-12-30

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis kearifan lokal tradisi Yaqawiyu di Jatinom, Klaten, sebagai implementasi pendidikan karakter berbasis multikultural. Tradisi Yaqawiyu, yang diwariskan oleh Ki Ageng Gribig, merupakan prosesi pembagian apem setiap bulan Sapar yang diikuti oleh masyarakat dari berbagai latar belakang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, melibatkan tokoh masyarakat, pelaku tradisi, dan warga setempat sebagai informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Yaqawiyu mengandung nilai-nilai karakter, seperti kebersamaan, toleransi, keikhlasan, tanggung jawab, dan spiritualitas. Selain itu, tradisi ini juga menjadi media yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai multikultural, termasuk penghormatan terhadap keberagaman, toleransi antarbudaya, dan penguatan harmoni sosial. Pelaksanaan tradisi ini secara tidak langsung membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya hidup berdampingan dalam keberagaman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi Yaqawiyu berperan signifikan dalam implementasi pendidikan karakter berbasis multikultural melalui internalisasi nilai-nilai luhur yang diwariskan kepada masyarakat, terutama generasi muda. Namun, tantangan pelestarian tradisi ini meliputi pengaruh modernisasi dan kurangnya keterlibatan generasi muda. Oleh karena itu, tradisi ini perlu dilestarikan melalui integrasi nilai-nilainya dalam pendidikan formal dan nonformal, serta peningkatan partisipasi generasi muda untuk memastikan kesinambungan nilai-nilai tersebut.

Abstract:

This research aims to explore and analyze the local wisdom of the Yaqawiyu tradition in Jatinom, Klaten, as an implementation of multicultural-based character education. The Yaqawiyu tradition, which was inherited by Ki Ageng Gribig, is a procession of distributing apem every month of Sapar which is attended by people from various backgrounds. This study uses a qualitative approach with ethnographic methods, where data is collected through in-depth interviews, participatory observations, and documentation studies, involving community leaders, traditional actors, and local residents as the main informants. The results of the study show that the Yaqawiyu tradition contains character values, such as togetherness, tolerance, sincerity, responsibility, and spirituality. In addition, this tradition is also an effective medium to instill multicultural values, including respect for diversity, intercultural tolerance, and strengthening social harmony. The implementation of this tradition indirectly builds the collective awareness of the community about the importance of coexistence in diversity. This study concludes that the Yaqawiyu tradition plays a significant role in the implementation of multicultural-based character education through the internalization of noble values inherited to the community, especially the younger generation. However, the challenges of preserving this tradition include the influence of modernization and the lack of involvement of the younger generation. Therefore, this tradition needs to be preserved through the integration of its values in formal and non-formal education, as well as increasing the participation of the younger generation to ensure the continuity of these values.

THE CIRCULATION OF ILLEGAL CIGARETTES IN INDONESIA IN THE PERSPECTIVE OF THE WELFARE STATE AND MAQASHID SHARIA

Lutfiadi Lutfiadi — 2024-12-30

The state is an organization of political power. The purpose of the state is to create and distribute happiness to society. The welfare state is a system that gives a large role to the state to ensure the fulfillment of the basic needs of society. Maqashid Sharia is the purpose of Islamic law. Among them are rejecting mafsadat and attracting maslahat. Cigarettes are anything whose processing is based on tobacco-based-material and the process of using it using suction. Illegal cigarettes are not in accordance with the legislation. One of those does not pay taxes and excise. This research is normative. It is using a statutory and conceptual approach. This type of research is qualitative. The results showed that illegal cigarettes in the view of Maqashid Sharia are haram, because the mafsadat is more than the maslahat. The tax law according to Maqashid Sharia is obligatory because the mafsadat is greater than the maslahat if there is no tax payment system. The disobedience of producers in paying taxes and excise on cigarettes is due to the high cost of taxes and excise. The state must reduce the cost of taxes and excise because the state's intention in making taxes and excise expensive to reduce cigarette consumption is not effective. The state experiences losses with the presence of illegal cigarettes so that the state is not maximized in receiving revenue. Because of the lack of revenue, the state cannot fulfill the requirements of a welfare state.

IMPLEMENTASI MODEL PENTAHELIX SEBAGAI STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA KEBONAGUNG KAB SUMENEP

Fachrur Rozi — 2024-12-30

Abstrak:

Desa yang merupakan wilayah yang menyentuh langsung kepada kehidupan masyarakat. Inilah yang belakangan menjadi strategi pemerintah di Indonesia dalam membangun negeri dari berbagai bidang. Konsep tersebut ditumpukan kepada tingkat wilayah Pembangunan ini direncanakan secara berkelanjutan untuk menciptakan kesejahtraan bagi rakyat Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka menjadi peluang bagi setiap desa untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri.[1] Desa Kebonagung berada di wilayah Kecamatan Kota Sumenep. Desa ini memiliki berbagai potensi wisata, kuliner dan sumber daya manusia (pemuda Desa) yang kreatif dan inovatif. Hal ini terbukti berbagai lomba kampung kreatif selalu juara tingkat nasional. Namun belakangan ini terdapat problem internal dimana warga setempat masih memiliki daya dukung yang kuat untuk pengembangan Desa yang lebih cepat. Selama ini masih sebatas sebagaian remaja dan perangkat Desa saja, sementara kemajuan Desa perlu berbagai dukungan dari berbagai aspek. Model pentahelix sebagai sebuah model inovatif pengembangan dari model QuadrupleHelix yang menghubungkan Akademisi, praktisi/bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media untuk meciptakan ekosistem berdasarkan kreatifitas dan pengetahuan, dimana yang diharapkan dari konsep ini adalah sebuah solusi untuk pengembangan kreatifitas, inovasi dan teknologi pada industry kreatif. dan metode penelitian kualitatif.

Abstract:

Villages are areas that touch directly on people's lives. This has recently become the government's strategy in Indonesia in developing the country in various fields. This concept is focused on the regional level. This development is planned in a sustainable manner to create prosperity for the Indonesian people. With the enactment of Law number 6 of 2014 concerning Villages, it is an opportunity for every village to be able to develop every potential it has independently. Kebonagung Village is in the Sumenep City District area. This village has various tourism, culinary potential and creative and innovative human resources (Village youth). This is proven by various creative village competitions which always win at national level. However, recently there has been an internal problem where local residents still have a strong supporting capacity for faster village development. So far it is still limited to teenagers and village officials, while village progress requires various supports from various aspects. The pentahelix model is an innovative model for the development of the QuadrupleHelix model which connects academics, practitioners/business, community, government and media to create an ecosystem based on creativity and knowledge, where what is expected from this concept is a solution for developing creativity, innovation and technology in the creative industry . and qualitative research methods.

[1] Menteri (Permen) Pariwisata Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri (Permen) Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN HUTANG PIUTANG MENGGUNAKAN MEDIA DIGITAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 766/PDT.G/2022/PN SBY)

Asmi Rizaldy Prawirakusuma — 2024-12-30

Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur tata kehidupan bangsa, masyarakat, serta interaksi antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari interaksi hubungan manusian yang satu dengan lain, maka diperlukan aturan yang mengaturnya yaitu, hubungan hukum utang piutang menggunakan media digital. Perjanjian yang dibuat menghasilkan konsekuensi hukum serta menciptakan hak dan kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis terjadinya wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 766/Pdt.G/2022/PN/SBY. Metode yang digunakan meliputi pendekatan hukum, konseptual, serta studi kasus untuk melakukan penelitian dan analisis. Penelitian ini menemukan bahwa perjanjian utang piutang melalui media digital memiliki status hukum yang sah menurut hukum perdata. Dalam persidangan, bukti berupa pesan singkat digital, bukti transfer uang, dan kesaksian telah membuktikan secara hukum bahwa tergugat melanggar kewajibannya kepada penggugat. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa melakukan perjanjian melalui media digital sesuai dengan hukum dan memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian yang dibuat dianggap sah berdasarkan Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata.

ANALISIS KRITIS TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FOOD COLONY DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI PAMEKASAN

Fajar Surahman — 2024-12-30

Abstrak:

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Food Colony dalam pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Pamekasan. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional Usaha Kecil dan Menengah melalui penyediaan fasilitas produksi bersama, dukungan pemasaran, dan pelatihan kewirausahaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini telah memberikan dampak positif signifikan terhadap peningkatan pendapatan Usaha Kecil dan Menengah, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan jaringan sosial di antara pelaku Usaha Kecil dan Menengah. Namun, kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi lintas sektor, serta resistensi dari beberapa pelaku Usaha Kecil dan Menengah yang enggan berpartisipasi. Implikasi kebijakan yang diusulkan mencakup peningkatan alokasi dana, memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan memperluas program sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi UKM. Penelitian ini juga merekomendasikan studi lanjutan yang memperluas cakupan geografis dan menggunakan metode kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak kebijakan Food Colony di daerah lain. Kesimpulannya, meskipun masih ada tantangan, kebijakan Food Colony memiliki potensi besar untuk memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah di Pamekasan dan dapat menjadi model yang diadopsi di daerah lain di Indonesia.

Abstract:

This study analyzes the implementation of the Food Colony policy in empowering Small and Medium Enterprises in Pamekasan. This policy is designed to improve the operational efficiency of Small and Medium Enterprises through the provision of co-production facilities, marketing support, and entrepreneurship training. The research uses a qualitative approach with a case study method, involving observation, interviews, and document analysis. The results of the study show that this policy has had a significant positive impact on increasing the income of Small and Medium Enterprises, creating jobs, and strengthening social networks among Small and Medium Enterprises. However, the obstacles faced include budget limitations, lack of cross-sector coordination, and resistance from several Small and Medium Business actors who are reluctant to participate. The proposed policy implications include increasing fund allocation, strengthening collaboration between stakeholders, and expanding outreach programs to increase SME participation. The study also recommends further studies that expand geographic coverage and use quantitative methods to gain a more comprehensive understanding of the impact of Food Colony policies in other regions. In conclusion, although there are still challenges, the Food Colony policy has great potential to empower Small and Medium Enterprises in Pamekasan and can be a model adopted in other regions of Indonesia.

DIPLOMASI PUBLIK MELALUI PESTA KESENIAN BALI SEBAGAI UPAYA UNTUK MENARIK WISATAWAN MANCANEGARA PASCA PANDEMI COVID-19

Rizkya Sulistyarini — 2024-12-30

Abstrak
Pesta Kesenian Bali (PKB) merupakan festival kesenian terlama dan terbesar yang ada di Bali. Festival ini merupakan agenda tahunan yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Bali bersama dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Pesta Kesenian Bali juga telah masuk 100 Calendar of Event Indonesia (CoE) juga telah menjadi 10 event unggulan pada Karisma Event Nusantara (KEN). Meskipun sempat absen pada 2020 karena pandemi Covid-19 festival ini diadakan kembali pada tahun 2021. Penelitian ini akan membahas upaya diplomasi publik yang dilakukan Indonesia melalui Pesta Kesenian Bali dalam menarik wisatawan mancanegara pra dan pasca pandemi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis teori diplomasi publik model tiga tingkat yaitu 1) Government to government; 2) Immediate strategic publics; dan 3) Mass public. Berdasarkan kajian yang sudah dilakukan peneliti membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia menyasar pada tiga sasaran strategis tersebut dalam menjalankan diplomasi publiknya melalui Pesta Kesenian Bali sehingga dapat menarik wisatawan mancanegara berkunjung ke Bali baik sebelum ataupun sesudah pandemi.

Abstract:
Pesta Kesenian Bali (PKB) is the longest-running and most extensive arts festival in Bali. The Provincial Government of Bali organises this annual event with the Bali Provincial Cultural Office. PKB has also been included in Indonesia's 100 Calendar of Events (CoE), becoming one of the top 10 Karisma Event Nusantara (KEN) events. Although it was suspended in 2020 due to the Covid-19 pandemic, the festival resumed in 2021. This research will discuss Indonesia's public diplomacy efforts through PKB to attract international tourists before and after the pandemic. The study employs a descriptive and qualitative approach, utilising a three-tier public diplomacy model: 1) Government to government, 2) Immediate strategic public, and 3) Mass public. Based on the study, researchers demonstrate that the Indonesian government targets these three strategic audiences through public diplomacy through PKB, successfully attracting international tourists to visit Bali before and after the pandemic.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2024/PN RAP)

Ditha Yohana Patricya Damanik — 2024-12-30

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku persetubuhan terhadap anak dengan fokus pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN RAP. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengutamakan prinsip keadilan restoratif, di mana pidana dijadikan upaya terakhir (ultimum remedium). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat memastikan anak yang berhadapan dengan hukum tetap mendapatkan perlakuan yang mendukung pembinaan dan rehabilitasi demi masa depannya. Di sisi lain, tindak pidana oleh anak dapat dilakukan terhadap anak juga. Oleh karena itu, permasalahan yang dikaji meliputi dasar hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana anak terhadap anak dan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pidana anak sebagai pelaku persetubuhan terhadap anak mencakup Pasal 76D, Pasal 81 ayat (1), dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan penilaian berdasarkan subjek, unsur kesalahan, dan keakuratan alat bukti. Pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan fisiologis, serta cukup mengacu pada prinsip ultimum remedium menurut UU SPPA. Putusan berupa pidana penjara 2 tahun 3 bulan dan pelatihan kerja 3 bulan dan berbagai pertimbangan hakim mencerminkan usaha dalam menerapkan prinsip tersebut. Namun melalui pertimbangan dan putusan tersebut, dinilai kurang memerhatikan masa depan bagi korban sebagai anak.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana Anak, Persetubuhan Terhadap Anak, Studi Putusan.

Abstract

This research examines the criminal responsibility of children as perpetrators of sexual intercourse with children with a focus on Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN RAP. The juvenile criminal justice system in Indonesia prioritizes the principle of restorative justice, where punishment is used as a last resort (ultimum remedium). This is done with the aim of ensuring that children in conflict with the law continue to receive treatment that supports development and rehabilitation for their future. On the other hand, criminal acts by children can be committed against children too. Therefore, the issues studied include the legal basis that regulates criminal responsibility for children and an analysis of the judge's considerations in making decisions. This research was conducted using normative juridical methods with a case study approach. Data was obtained from primary and secondary legal materials. The research results show that the criminal legal basis for children as perpetrators of sexual intercourse with children includes Article 76D, Article 81 paragraph (1), and Article 81 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, with an assessment based on the subject, elements of error, and accuracy of evidence. The judge's considerations cover juridical, sociological and physiological aspects, and simply refer to the principle of ultimum remedium according to the SPPA Law. The decision was a prison sentence of 2 years and 3 months and 3 months of work training and the judge's various considerations reflected efforts to apply this principle. However, through these considerations and decisions, it was deemed that they did not pay enough attention to the victim's future as a child.

Keywords: Criminal Responsibility of Children, Sexual Intercourse with Children, Decision Study.