AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA PEMBUATAN PEMALSUAN AKTA AUTENTIK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 73/PID/2023/PT.BDG)

Abstract

Notaris dalam jabatannya berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik. Oleh karena itu, seorang Notaris harus berhati-hati dalam membuat akta agar tidak terjerat dalam tindak pidana. Berdasarkan latar belakang mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta, bagaimana akibat hukum terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pembuatan pemalsuan akta autentik dan Apa sanksi bagi Notaris yang dalam melaksanakan jabatannya terbukti melakukan penyimpangan dari kewajiban Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris terkait Notaris dalam pembuatan akta autentik. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif (yuridisnormati), yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitian Normatif berdasarkan data sekunder bahwa sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik jika seorang Notaris melakukan pelanggaran terhadap hukum maka dapat terkena sanksi pidana. Akibat hukum bagi Notaris tersebut timbul karena adanya kelalaian/kesengajaan yang mengakibatkan kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan suatu tugas jabatan dan kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dengan demikian, pengaturan dan penerapan sanksi terhadap Notaris yang melanggar kewajiban jabatan sebagaimana diatur dalam UUJN harus dipahami sebagai bagian dari upaya sistemik untuk memperkuat profesionalisme Notaris, meningkatkan kualitas pelayanan hukum, serta memastikan bahwa akta autentik benar-benar berfungsi sebagai alat bukti yang memberikan perlindungan hukum maksimal bagi para pihak.