PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PEMALSUAN AKTA AUTENTIK YANG TERINDIKASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)

(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 1147/Pid.B/2019/PN JKT.SEL)

Abstract

Abstrak:

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Notaris yang turut serta melakukan Pemalsuan Akta Autentik yang terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) (studi kasus putusan pengadilan nomor 1147/Pid.B/2019/PN JKT.SEL) dilatarbelakangi bahwa Profesi Notaris memegang peranan penting dalam menjamin kepastian hukum dengan menerbitkan akta-akta yang telah dilegalisir. Namun pada kenyataannya, terdapat risiko bahwa notaris dapat menyalahgunakan kewenangannya bahkan melakukan tindakan kriminal. Tindak pidana pemalsuan Akta Autentik diatur dalam Undang-Undang Nomor tentang, secara umum tertulis dalam pasal 263 ayat (1) dan pasal 266 ayat (1). Undang-Undang Nomor tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU) Pasal 3. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim terkait notaris yang melakukan pemalsuan akta berdasarkan putusan nomor 1147/Pid.B/2019/PN JKT.SEL, bagaimana amar putusan hakim terkait notaris yang turut terlibat melakukan pemalsuan akta berdasarkan putusan pengadilan nomor 1147/Pid.B/2019/PN JKT.SEL. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan kasus untuk menganalisis pertimbangan hukum yang diterapkan oleh hakim dan putusan yang dihasilkan. Hasil penelitian ini yaitu adanya kekosongan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) terkait pengaturan pertanggungjawaban pidana, sehingga merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pihak Terkait (KUHP), khususnya Pasal 55 dan 56 KUHP. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang notaris serta meningkatkan profesionalisme dalam praktik kenotariatan diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif terkait aspek pidana dalam pelaksanaan tugas notaris dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris serta menjaga integritas hukum.

Abstract:

Criminal Liability of a Notary Involved in the Forgery of an Authentic Deed Indicated as a Money Laundering Crime (Case Study of Court Decision No. 1147/Pid.B/2019/PN JKT.SEL) is based on the fact that the Notary profession plays a crucial role in ensuring legal certainty by issuing legalized deeds. However, in reality, there is a risk that notaries may abuse their authority and even commit criminal acts. The criminal act of forging an Authentic Deed is regulated in the applicable Law, specifically in Article 263 paragraph (1) and Article 266 paragraph (1). The Law on Money Laundering Crimes (TPPU) is stipulated in Article 3. The research problems formulated in this study are: how the judge's considerations were regarding a notary who committed deed forgery based on Court Decision No. 1147/Pid.B/2019/PN JKT.SEL, and what the judge's ruling was on the involvement of the notary in the forgery case based on the same decision. This research employs a normative juridical approach, combining statutory and case approaches to analyze the legal considerations applied by the judge and the resulting verdict. The study found a legal vacuum in the Notary Office Act (UUJN) concerning criminal liability regulation, leading to a reliance on the Criminal Code (KUHP) provisions regarding related parties, specifically Articles 55 and 56 of the KUHP. Therefore, to prevent notarial authority abuse and enhance professionalism in notarial practice, clearer and more comprehensive regulations regarding criminal aspects in notarial duties are required. This would also help strengthen public trust in the notary profession and uphold legal integrity.