IMPLEMENTASI ASAS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET DEBITUR GAGAL BAYAR DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK DI BPR UMKM JAWA TIMUR

Abstract

Abstrak:

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi di era serba digital seperti sekarang ini membuat Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Dengan adanya peraturan tersebut mengakibatkan segala proses pelaksanaan hak tanggungan dilakukan secara online dan terciptanya sertipikat hak tanggungan elektronik. Mengingat pentingnya dana perkreditan sebagai penunjang perekonomian masyarakat sudah seharusnya proses penyelesaian eksekusi kredit hak tanggungan elektronik memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam Penelitian ini Penulis mengkaitkan hal tersebut dengan kasus empiris yang terjadi di Bank Perkreditan Rakyat UMKM Jawa Timur terkait pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan elektronik. Urgensi Penelitian ini yakni untuk mengetahui asas kepastian hukum dalam proses penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan elektronik di BPR UMKM Jawa Timur serta faktor yang mempengaruhi penyelesaiannya.

Abstract:

Along with the development of technology and information in this digital era, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency issued Minister of Agrarian Affairs Regulation Number 5 of 2020 concerning Electronically Integrated Mortgage Rights Services. With this regulation, all processes of implementing mortgage rights are carried out online and the creation of electronic mortgage certificates. Given the importance of credit funds as a support for the community's economy, the process of resolving the execution of electronic mortgage loans should provide legal certainty in the implementation for interested parties. In this study, the author relates this to an empirical case that occurred at the East Java UMKM Rural Credit Bank regarding the implementation of the execution of electronic mortgages. The urgency of this research is to find out the principle of legal certainty in the process of resolving bad credit with electronic mortgage collateral at BPR UMKM East Java and the factors that influence its resolution.