REFORMASI HUKUM PEMILU: MENINGKATKAN INTEGRITAS, PARTISIPASI, DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PROSES DEMOKRASI

Abstract

Abstrak:

Pemilu adalah komponen fundamental dari sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Proses pemilu sering kali menghadapi tantangan substansial terkait integritas, partisipasi, dan kepatuhan terhadap aturan hukum. Abstrak ini menggali penemuan-penemuan penting mengenai masalah-masalah tersebut dan inisiatif-inisiatif untuk mereformasi undang-undang pemilu. Analisis kami menunjukkan bahwa masalah integritas pemilu mencakup kegiatan yang tidak etis, manipulasi hasil, dan intimidasi terhadap pemilih. Selain itu, keterlibatan politik yang rendah dan ketidakjelasan hukum juga merupakan masalah yang signifikan. Banyak negara telah menerapkan reformasi hukum pemilu untuk mengatasi masalah-masalah ini. Meningkatkan struktur pengawasan pemilu, memperbarui peraturan pendanaan pemilu, dan memodernisasi teknologi pemilu telah memberikan dampak positif terhadap integritas, partisipasi, dan kepastian hukum dalam proses pemilu. Temuan-temuan ini memiliki implikasi penting untuk meningkatkan demokrasi dan menegakkan kepercayaan publik. Mereformasi undang-undang pemilu sangat penting untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan warga negara, mendorong transparansi, akuntabilitas, dan responsif terhadap tuntutan publik. Negara-negara harus memprioritaskan perubahan undang-undang pemilu sebagai komponen penting untuk meningkatkan lembaga-lembaga politik agar lebih selaras dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. 

Abstract:

Elections are a fundamental component of democratic systems that allow citizens to participate in the political process. Electoral processes often face substantial challenges related to integrity, participation and compliance with the rule of law. This abstract explores key findings on these issues and initiatives to reform electoral laws. Our analysis shows that electoral integrity problems include unethical activities, manipulation of results and intimidation of voters. In addition, low political engagement and legal opacity are also significant problems. Many countries have implemented electoral law reforms to address these issues. Improving electoral oversight structures, updating electoral financing regulations and modernizing election technology have had a positive impact on the integrity, participation and rule of law in electoral processes. These findings have important implications for improving democracy and upholding public trust. Reforming electoral laws is critical to improving the relationship between government and citizens, promoting transparency, accountability and responsiveness to public demands. Countries should prioritize electoral law change as a critical component of improving political institutions to better align with the needs and desires of society.