TINJAUAN MAQASID SYARIAH TERHADAP ADMINISTRASI PEMBIAYAAN IJAB QABUL DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA: STUDI KASUS DI WILAYAH PINGGIRAN PANTAI KECAMATAN PANTAI LABU KEBUPATEN DELI SERDANG

Abstract

Abstrak:

Salah satu syarat dari pernikahan adalah akad. Akad biasanya dilakukan dalam suatu acara untuk mendapatkan suasana khidmat serta menimbulkan rasa keakraban dari kedua calon keluarga besar. oleh karenanya acara ini mungkin saja terjadi sekali dalam seumur hidup maka dilakukan di hadapan banyak orang dan hal ini di lakukan di tempat yang diinginkan kedua calon mempelai seperti rumah atau sebagainya. Maka, dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah dengan nomor 47 pada tahun 2014 calon suami isteri yang akad di luar kantor dikenai biaya sebesar Rp.600.000. Namun saat calon mempelai melaksanakan akad di KUA maka tidak terdapat pembayaran biaya apapun yang artinya gratis. Walaupun aturan tersebut telah berjalan 9 tahun, tampaknya saat ini masih ada yang menganggap bahwa besaran biaya tersebut masih relatif besar. Karenanya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau ulang kebijakan pemerintah tentang aturan yang telah ditetapkan dari sudut pandang maqasid syariah. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Pantai Labu dan memfokuskan lokasi di Bagan Serdang, sebab wilayah ini di nilai mewakili daerah pinggiran pantai lainnnya terutama mewakili kondisi ekonomi masyarakat pingiran pantai. Dengan rumusan masalah bagaimana persfektif masyarakat terhadap Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Terkait Perubahan Atas PP Nomor 47 Tahun 2004 Terkait Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Dalam Departemen Agama pada pasal 1 ayat 1 dan bagaimana tinjauan Maqasid Syariah terhadap pembiayaan akad diluar Kantor Urusan Agama. Dengan data primer dari wawancara dan penyebaran angket. Sedangkan data sekunder dari studi pustaka yang berkaitan dengan judul. Setelah diteliti ternyata terdapat beberapa yang merasa biaya tersebut cukup besar dikarenakan tidak seimbang menurut kemampuan latar belakang masyarakat Pantai Labu dan hal ini tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam konsep Maqasid Syariah yaitu mengambil kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.

Abstract:

One of the requirements of marriage is the contract. The akad is usually carried out in an event to get a solemn atmosphere and create a sense of intimacy from the two prospective extended families. Therefore this event may only occur once in a lifetime so it is carried out in front of many people and this is done in the place that the bride and groom want such as a house or so on. So, with the provisions listed in the Government Regulation with number 47 in 2014, the prospective husband and wife who will do the akad outside the office will be charged a fee of Rp600,000. But when the prospective bride and groom make a marriage contract at the K?ntor Urus?n Ag?ma then there is no payment of any fees, which means it is free. Although the regulation has been in place for 9 years, it seems that there are still those who consider that the amount of the fee is still relatively large. Therefore, the purpose of this study is to review the government's policy on the regulation from the maqasid sharia point of view. This research was conducted in Pantai Labu sub-district and focused on Bagan Serdang, because this area is considered to represent other coastal areas, especially representing the economic conditions of coastal communities. As the issue of how the Maqasid Sharia review of financing contracts outside the Religious Affairs Office and the Government of the Republic of Indonesia Number 48 of 2014 concerning Amendments to Government Regulation Number 47 of 2004 concerning Tariffs on Types of Non-Tax State Revenue Applicable to the Ministry of Religion in Article 1 Paragraph 1 were formulated. With primary data from interviews and questionnaires. While secondary data from literature studies related to the title. After researching it turns out that there are some who feel that the cost is quite large because it is not balanced according to the ability of the Pantai Labu community background and this is not in line with the values in the Maqasid Sharia concept, namely taking benefit and rejecting misfortune.